Komentar
Gunungkidul -- Akir Akir ini masyarakat Gunungkidul di hadapkan dengan pertanyaan atas kinerja Aparat Penegak Hukum ( APH ) baik institusi polri dalam hal ini Polres Gunungkidul dan korp Adyaksa yakni Kejaksaan Negri Gunungkidul.
Alih alih warga masyarakat di tuntut untuk bekerjasama dalam informasi,aduan ungkap kasus yang terbilang ringan, Sedangkan perkara perkara besar yang telah di buat aduan hingga laporan resmi justru menguap dan tidak pernah terungkap.
Pertanyaan saya ada apakah dengan APH....??
Sejumlah kasus yg terbilang kakap seperti permasalahan BRI,PMI dan mafia tanah dan Kasus Kelurahan ngunut,Polaris dan kasus yang terbaru dugaan pemotongan Pelayanan umum RSUD Wonosari hanya bisa di jadikan santapan obrolan pepesan kosong masyarakat di pagi hari tanpa adanya tindak lanjut dan transparansi yang nyata dari APH di Kabupaten Gunungkidul.
Jelas ini menjadi sorotan Publik atas kinerja para APH, Karena ini nilai kerugian Negara yang timbul dari dugaan kasus kasus Kakap ini mencapai pilihan milyar rupiah jika terungkap.
Untuk di ketahui Permasalahan BRI Unit layanan Sambipitu yang di tangani Polres Gunungkidul sejak tahun 2023 hingga saat ini blm ada kejelasan.
Dugaan praktek mafia tanah yang masuk keranah Kajari Gunungkidul sejak tahun 2024 hingga kini belum juga menemui titik terang.
Disundul dengan kasus Prolanis dan potongan jasa pelayanan umum RSUD Wonosari yang tidak kalah menyita perhatian masyrakat Bumi Handayani ini juga masuk katagori stagnan.
Dimana peran Legislatif sebagai wakil rakyat....????
Legislatif periode belakangan ini secara kinerja juga di anggap tumpul, dalam setiap persoalan dugaan penyimpangan yang terjadi mestinya tak luput dari pembahasan dalam rapat di setiap komisi yang membidangi, isu sensitif yang terjadi dalam birokasi tentunya tidak hanya dijadikan alat untuk menjadi pahlawan kesiangan saat penyimpangan terjadi justru malah di jadikan lubang balas Budi saat pesta demokrasi,yang terkesan sebagai alat barter untuk mendongkrak suara mereka.
Masih segar dalam ingatan saat Komisi A DPRD.
Kabupaten Gunung kidul menghadiri tamu warga yang di gelar di Aula Kapanewon Gedangsari Akir tahun 2025 yang lalu.
Ternyata jelas membahas warga masyarakat menuntut harapan di pundak jajaran komidi A untuk membasmi mafia tanah yang terjadi di Kelurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari. Namun realita yang terjadi janji yang di tebar untuk mengawal dan mendorong kasus ini hingga sampai ke ranah hukum tidak di tempat.
Masyarakat hanya bisa memendam perasaan kekecewaan sembari menanti transparansi progres dan proses penangananya yang tak kunjung jelas dan pasti.
Catatan Redaksi.
Hingga hari ini warga masyarakat dipertontonkan dengan penanganan kasus kelas teri dari APH kita.
Apakah ini sudah bisa dianggap prestasi..??? Tentu tidak lebih mencengangkan adalah para aparat penegak Hukum di Kabupaten Gunungkidul sampai dengan hari ini takut dengan intervensi dan intimidasi yang datang baik dari internal dan eksternal hingga mempengaruhi kinerja yang tidak pada semestinya, lantas apa sumpah pada di lantik sebagaimana mereka selalu menyertakan kepentingan Negara dan masyarakat di atas segalanya.
(Redaksi)