Komentar
LABUHANBATU – Praktik pembiaran terhadap peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Labuhanbatu kian memuakkan publik. Bebasnya para bandar besar menjalankan bisnis haram tanpa tersentuh hukum menjadi bukti gamblang tumpulnya taring penegakan hukum di daerah tersebut.
Kini, sorotan tajam dan tekanan publik menghantam langsung pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ditantang untuk membuktikan kebiasaan dan ketegasannya—bukan sekadar jargon "potong kepala" bagi pimpinan wilayah yang gagal menjaga marwah institusi.
Desakan publik makin menggemas: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus segera mencopot Kapolres Labuhanbatu beserta Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu. Kehadiran mereka dinilai gagal total dan terindikasi sengaja memelihara pembiaran atas masuknya barang haram yang merusak generasi muda.
Skenario penindakan hukum di Labuhanbatu disinyalir kuat hanya bersifat sandiwara atau "tangkap lepas" di tingkat bawah. Setiap kali ada penindakan, petugas hanya menyasar kurir atau pengedar eceran kelas teri. Proses hukum tidak pernah dikembangkan hingga menyentuh, mengejar, apalagi menjebloskan para bandar utama ke penjara.
"Penangkapan selama ini hanyalah 'alat pemuas' laporan kinerja, sementara bandar besarnya tetap melenggang bebas dan terus beroperasi. Ini bukan sekadar ketidakmampuan, melainkan indikasi kuat adanya pembiaran yang disengaja. Jika Kapolri tidak turun tangan mencopot jajarannya di Labuhanbatu, kepercayaan masyarakat terhadap Polri di Sumatera Utara akan runtuh total," tegas perwakilan elemen masyarakat sipil.
Masyarakat Labuhanbatu kini menagih keberanian dan aksi nyata Mabes Polri. Pembersihan di tubuh Polres Labuhanbatu menjadi harga mati. Publik menolak dibodohi oleh retorika pemberantasan narkoba yang hanya tajam ke bawah, namun tumpul dan melempem ketika berhadapan dengan jaringan bandar besar.
Rep NR hasib