Komentar
KUALUH LEDONG — Pasca-pemberitaan masif mengenai "Lingkaran Setan Narkoba Kualuh Ledong" yang menyoroti stagnasi penegakan hukum terhadap bandar narkotika di wilayah hukum Kecamatan Kualuh Ledong, publik kini disuguhkan pada satu fenomena klasik: sikap diam otoritas. Sikap abai dan bungkamnya jajaran Polsek Kualuh Ledong di bawah kepemimpinan Kapolsek AKP Mangatas Samosir, SH, terhadap kritik serta investigasi media bukan sekadar bentuk miskomunikasi publik, melainkan indikasi kuat adanya resistensi struktural terhadap akuntabilitas.
Secara sosiologi hukum, produk jurnalistik investigatif adalah instrumen kontrol sosial yang sah dan dilindungi undang-undang. Ketika media menyajikan data lapangan mengenai menjamurnya posko transaksi narkoba yang beroperasi secara vulgar, laporan tersebut seharusnya dinilai sebagai early warning system (sistem peringatan dini) bagi institusi Polri. Menjadikan produk media sebagai "angin lalu" oleh AKP Mangatas Samosir, SH beserta jajarannya adalah bentuk nyata dari willful blindness—sebuah tindakan sengaja menutup mata dari kejahatan nyata demi kenyamanan posisi atau motif tertentu.
"Pers bukan musuh penegak hukum, melainkan mitra objektif. Ketika fakta lapangan dibiarkan tanpa respons konkret, publik berhak berasumsi bahwa diamnya Kapolsek AKP Mangatas Samosir, SH adalah bentuk afirmasi atau pembenaran terhadap tudingan miring yang beredar."
Dalam tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance), mengabaikan laporan pers investigatif adalah langkah mundur yang mencederai semangat komitmen Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang digaungkan Kapolri. Responsivitas AKP Mangatas Samosir, SH sebagai pucuk pimpinan kepolisian sektor dipertanyakan secara mendasar: Mengapa insting penegakan hukum seolah tumpul di hadapan gurita narkoba, namun begitu barikatif ketika berhadapan dengan konfirmasi media?
Jika fungsi intelijen dan penindakan di tingkat Polsek berfungsi optimal, pemberitaan media seharusnya memicu operasi kilat (shock therapy) terhadap jaringan pengedar di Kualuh Ledong. Namun, realitasnya, keheningan dari koridor hukum lokal justru memperkuat mosi tidak percaya masyarakat yang menduga adanya "lampu hijau" finansial (bribe-backed protection) dari para bandar besar kepada oknum-oknum tertentu di bawah komando Polsek saat ini.
Stagnasi penegakan hukum di Kualuh Ledong tidak boleh dibiarkan meluas hingga merusak marwah institusi Polri secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dan intelektual hukum harus segera diambil oleh tingkat komando yang lebih tinggi:
1. Evaluasi dan Pencopotan Jabatan: Kapolda Sumatra Utara perlu segera mengambil langkah diskresi untuk menonaktifkan Kapolsek AKP Mangatas Samosir, SH dan Kanit Reskrim Kualuh Ledong. Langkah ini krusial guna menjamin objektivitas pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Sumut tanpa adanya intervensi jabatan (abuse of power).
2. Audit Kinerja Berbasis Digital: Melakukan audit investigatif terhadap manajemen kasus (case management) di Polsek Kualuh Ledong untuk mendeteksi apakah ada pola pemetiesan laporan atau pembiaran terencana terhadap laporan penyalahgunaan narkotika selama masa jabatan kepemimpinan saat ini.
3. Pembuktian Ilmiah (Scientific Investigation): Mengusut tuntas dugaan aliran dana haram melalui pelacakan aset (asset tracing) terhadap oknum yang dicurigai, guna memutus rantai simbiosis mutualisme antara aparat korup dan jaringan narkoba.
Masyarakat Kualuh Ledong kini menunggu dengan cermat keputusan tegas dari Polres Labuhanbatu dan Polda Sumut. Apakah hukum akan ditegakkan sebagai panglima yang melindungi masa depan generasi muda, ataukah hukum akan kalah bertekuk lutut di bawah kendali pundi-pundi bisnis haram narkotika? Satu hal yang pasti: laporan media bukan sekadar lembaran kata, ia adalah suara nurani publik yang menuntut keadilan nyata.
Rep : NR hasib