Komentar
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, H. Juliansyah, SE, mengecam keras intensitas pemadaman listrik yang masih terus terjadi di Kalimantan Barat. Beliau menilai alasan teknis yang kerap disampaikan PLN sudah tidak lagi relevan dan menunjukkan ketidakmampuan manajemen dalam menjamin stabilitas pasokan energi bagi masyarakat.
H. Juliansyah menegaskan bahwa sebagai penyedia jasa layanan publik, PLN memiliki tanggung jawab akuntabilitas yang melekat kepada konsumen. Pemadaman yang berulang bukan hanya sekadar gangguan teknis, melainkan bentuk kelalaian yang menghambat produktivitas ekonomi daerah dan merugikan aset masyarakat secara luas.
"Masyarakat Kalimantan Barat telah menjalankan kewajiban membayar tagihan listrik tepat waktu. Maka, sudah sewajarnya mereka menuntut hak atas layanan yang stabil. Saya tegaskan kepada PLN, hentikan narasi alasan klasik. Masyarakat butuh solusi, bukan sekadar permohonan maaf yang berulang," tegas H. Juliansyah.
Dalam pernyataan tegasnya, H. Juliansyah mendesak manajemen PLN Wilayah Kalimantan Barat untuk segera melaksanakan langkah-langkah akuntabel sebagai berikut:
Audit Teknis Transparan: Melakukan audit menyeluruh terhadap keandalan pembangkit, transmisi, dan jaringan distribusi. Hasil audit ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bukan sekadar dokumen internal.
Transparansi Anggaran Pemeliharaan: Membuka data terkait realisasi anggaran pemeliharaan infrastruktur di Kalbar. Apakah anggaran tersebut terserap dengan efektif untuk penguatan jaringan, atau justru terbuang percuma tanpa ada perbaikan kualitas di lapangan?
Evaluasi Kinerja Pimpinan Wilayah: Apabila pemadaman tetap masif, maka diperlukan evaluasi terhadap kredibilitas dan kemampuan manajerial pimpinan PLN di Kalimantan Barat dalam mengelola distribusi energi.
H. Juliansyah menekankan bahwa dirinya akan terus melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja PLN. Beliau berkomitmen membawa persoalan ini ke tingkat pembahasan di pusat jika tidak ada perubahan drastis dalam waktu dekat.
"DPR RI akan terus mengawal ini. Jika PLN tidak mampu mengelola listrik di Kalimantan Barat secara profesional dan akuntabel, maka sudah saatnya dilakukan perombakan manajemen yang lebih kompeten. Rakyat tidak bisa lagi dikorbankan demi ketidakbecusan operasional," tutupnya.
Kabar Investigasi ID