Komentar
SAMBAS – Proyek pembersihan irigasi dan parit pemukiman warga di Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, kini memicu kegaduhan publik. Proyek yang akrab dijuluki "Proyek Pimpinan Komplek" ini bukan sekadar pekerjaan fisik biasa, melainkan cerminan tata kelola pemerintahan yang bobrok, sarat akan indikasi penyalahgunaan wewenang dan pengabaian prinsip transparansi anggaran.
Awalnya, Kepala Desa Pipit Teja dan Kepala Desa Matang Sigantar berupaya menutupi jejak dengan mengklaim bahwa kegiatan tersebut merupakan program dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) 1 Provinsi Kalimantan Barat.
Namun, investigasi membuktikan klaim tersebut adalah kebohongan. Pihak BWSK 1 Kalbar dengan tegas membantah dan memastikan bahwa kegiatan pembersihan irigasi dan parit di lokasi tersebut sama sekali bukan bagian dari program resmi instansi mereka.
Terdesak oleh bantahan resmi, kedua kepala desa akhirnya mengakui keterlibatan langsung dalam operasional di lapangan. Mereka mengonfirmasi bahwa pihak merekalah yang mengendalikan jalannya pekerjaan, termasuk pembayaran upah pekerja sebesar Rp2.500 per meter.
Data lapangan menunjukkan volume pekerjaan masif, membentang beberapa kilometer (km) di empat wilayah: Desa Pipit Teja, Desa Pimpinan, Desa Matang Sigantar, hingga Desa Tanah Hitam. Ketiadaan papan informasi proyek di sepanjang jalur tersebut adalah bukti nyata bahwa aturan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sengaja diinjak-injak untuk menutupi asal-usul dana yang misterius.
Kontradiksi antara bantahan balai dan pengakuan kepala desa memicu spekulasi liar. Narasumber tepercaya memberikan kesaksian tajam mengenai skenario di balik proyek ini:
"Itu proyek pembersihan irigasi sarat kepentingan dari pejabat Pemda plat merah."
Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa proyek ini hanyalah alat bagi oknum pejabat tertentu di lingkup pemerintah daerah untuk memuluskan kepentingan pribadi atau politik, dengan memanfaatkan kepala desa sebagai aktor di lapangan.
Redaksi menegaskan bahwa bungkamnya pihak Pemerintah Daerah hingga berita ini diturunkan tidak akan menyurutkan langkah penelusuran. Kasus ini bukan sekadar masalah teknis pembersihan saluran air, melainkan persoalan serius terkait akuntabilitas anggaran negara.
Pihak-pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga aktor intelektual di balik "Proyek Pimpinan Komplek" ini terungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Rep : Tim Investigasi