Komentar
LABUHANBATU UTARA – Kasus dugaan pemotongan sepihak Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tanjung Ledong, Kecamatan Kualuh Leidong, kini memasuki babak baru yang jauh lebih krusial. Skandal yang awalnya menyeret Kepala Puskesmas Tanjung Ledong, DW Daulay, kini diduga kuat mengalir hingga ke pucuk pimpinan tertinggi di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun tim investigasi di lapangan, mandeknya penanganan kasus ini oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Labura disinyalir bukan tanpa sebab. Muncul dugaan kuat bahwa pemotongan hak-hak para tenaga kesehatan (nakes) tersebut dilakukan secara terstruktur dan sistematis demi menyetor "upeti" ke tingkat atas, termasuk dugaan aliran dana yang mengalir ke rekening atau kantong oknum Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Labura.
Dugaan keterlibatan Kepala Dinas ini seolah menjawab teka-teki mengapa Inspektorat Labura dinilai bertindak loyo dan lamban—bahkan dituding publik "lembek macam ubur-ubur" dalam melakukan audit investigasi. Publik menduga ada upaya sistematis dari tingkat dinas untuk meredam dan memetieskan kasus ini agar tidak melebar ke ranah hukum yang lebih tinggi.
"Jika pemotongan dana BOK dan JKN ini murni inisiatif kepala puskesmas sendiri, rasanya mustahil dia berani bermain seberani itu tanpa adanya jaminan perlindungan dari atasannya (Kadis). Kami menduga kuat ada persentase khusus yang mengalir ke Dinas Kesehatan sebagai 'setoran wajib' bulanan. Itulah mengapa dinas terkesan melindungi dan Inspektorat seperti tidak bergigi," ungkap seorang praktisi hukum di Labuhanbatu yang memantau ketat kasus ini.
Dugaan pembiaran dan aliran dana ini semakin diperkuat dengan minimnya tindakan tegas sanksi administratif dari Dinas Kesehatan Labura terhadap Kepala Puskesmas Tanjung Ledong, meskipun jeritan para nakes yang haknya dipotong telah viral dan menjadi konsumsi publik.
Menyikapi dugaan keterlibatan pejabat tersebut, berbagai aliansi masyarakat sipil dan aktivis antikorupsi di Sumatera Utara mendesak Bupati Labuhanbatu Utara untuk segera mengambil tindakan penyelamatan darurat demi menjaga nama baik reformasi birokrasi di Labura.
"Kami meminta Bupati Labura segera menonaktifkan atau mencopot sementara Kepala Dinas Kesehatan Labura beserta Kepala Puskesmas Tanjung Ledong guna mempermudah proses pemeriksaan. Jika mereka tetap menjabat, dikhawatirkan terjadi intervensi terhadap saksi-saksi nakes dan potensi manipulasi atau pemusnahan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif," tegas perwakilan lembaga investigasi daerah.
Lebih lanjut, karena institusi internal daerah (APIP) dicurigai sudah ikut terkontaminasi atau mengalami benturan kepentingan (conflict of interest), desakan kini dialihkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum (APH).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu dan Unit Tipikor Polres Labuhanbatu diminta tidak lagi menunggu bola panas dari Inspektorat, melainkan segera melakukan penyelidikan langsung (surveillance) atas dugaan tindak pidana korupsi pemotongan anggaran negara dan dugaan suap/gratifikasi berantai dari puskesmas ke dinas kesehatan.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara belum berhasil dikonfirmasi secara resmi terkait tudingan miring aliran dana BOK/JKN ini, begitu pula pihak Inspektorat Labura yang masih bungkam seribu bahasa.
Rep : NR hasib