Komentar
SAMBAS – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembangunan dan penguatan tata kelola pemerintahan di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Memasuki pertengahan Mei 2026, sejumlah agenda strategis nasional mulai dari penguatan infrastruktur perbatasan hingga reformasi birokrasi di tingkat desa terus dipacu.
Berdasarkan monitoring data, salah satu fokus utama pemerintah pusat saat ini adalah percepatan operasional penuh Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di Kecamatan Paloh. Gerbang perbatasan RI-Malaysia ini diproyeksikan tidak hanya sebagai pos perbatasan administratif, melainkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat lokal. BNPP menegaskan bahwa penguatan infrastruktur penunjang di sekitar kawasan perbatasan harus segera dirampungkan guna mengoptimalkan potensi komoditas daerah.
Selain fokus pada kawasan beranda depan negara, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sambas untuk melakukan pemetaan berkala terhadap aset dan inovasi desa. Langkah ini diambil guna memastikan kemandirian ekonomi dari tingkat bawah dapat terwujud, sehingga desa-desa di Sambas tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat melainkan mampu menggali Pendapatan Asli Desa (PADesa).
Di sisi lain, aspek akuntabilitas pemerintahan tidak luput dari sorotan. Menyusul keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Peluncuran Bahan Ajar Anti-Korupsi oleh Kemendagri pada 11 Mei lalu, pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan daerah kini semakin diperketat.
Saat ini, Pemkab Sambas juga tengah melakukan tindak lanjut serius atas rekomendasi strategis yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Sambas terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Proses evaluasi berkala ini dipantau secara administratif oleh Kemendagri untuk memastikan seluruh program kerja daerah berjalan sesuai dengan standar operasional dan tepat sasaran bagi kemaslahatan masyarakat.
Langkah akselerasi ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi Kabupaten Sambas untuk membuktikan bahwa daerah perbatasan mampu menjadi beranda depan negara yang maju, transparan, dan mandiri secara ekonomi.
Rep : Tim Investigasi.