Komentar
SAMBAS – Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI/PMI) yang digelar oleh instansi terkait belakangan ini menuai kritik tajam. Program yang seharusnya membekali calon pekerja dengan pemahaman regulasi tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta sosiologis dan geografis di lapangan, khususnya di wilayah perbatasan Aruk, Kecamatan Sajingan Besar.
Hasil pantauan dan investigasi di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara materi yang disampaikan dalam ruangan dengan realita mobilitas warga di garis perbatasan.
Meski pemerintah gencar melakukan sosialisasi prosedur resmi, angka keberangkatan non-prosedural melalui jalur-jalur tidak resmi di sekitar wilayah Sajingan Besar tetap fluktuatif. Banyak warga menilai materi Bimtek terlalu bersifat administratif dan kaku, sehingga tidak memberikan solusi bagi masyarakat ekonomi lemah yang terdesak kebutuhan kerja cepat.
"Bimtek seringkali hanya memaparkan prosedur yang indah di atas kertas. Namun, saat warga berhadapan dengan biaya pengurusan dokumen yang dianggap mahal dan proses yang lama, mereka kembali ke cara lama. Bimtek gagal menyentuh solusi atas kendala finansial dan birokrasi yang dialami warga perbatasan," ungkap salah satu Tokmas ( Rizal farizal )
Sorotan juga tertuju pada penggunaan anggaran negara untuk kegiatan Bimtek yang kerap dilakukan secara berulang namun minim dampak nyata. Di pintu keberangkatan seperti PLBN Aruk, edukasi langsung kepada masyarakat di tingkat akar rumput (bottom-up) dinilai jauh lebih efektif dibandingkan pengumpulan aparatur di tingkat kabupaten.
Minimnya keterlibatan tokoh masyarakat lokal dalam pengawasan pasca-Bimtek membuat informasi mengenai perlindungan hukum tidak tersampaikan kepada calon pekerja yang paling rentan.
Fakta pahit di lapangan menunjukkan bahwa banyak PMI asal daerah perbatasan yang mengalami masalah hukum atau kekerasan di negara tetangga (Sarawak) karena minimnya pengetahuan tentang hak-hak mereka. Bimtek yang dilakukan selama ini dianggap gagal membangun mentalitas "sadar hukum" karena kurikulumnya yang cenderung bersifat satu arah dan formalitas.
Masyarakat dan pengamat mendesak agar skema bimbingan teknis dirombak total. Penyelenggara diminta tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi turun langsung ke desa-desa di wilayah perbatasan untuk memetakan masalah yang sebenarnya.
“Kita tidak butuh seremonial di dalam gedung. Yang dibutuhkan adalah kehadiran negara di pintu-pintu keberangkatan untuk memberikan jaminan keamanan dan kemudahan akses bagi warga yang ingin mencari nafkah,” tegas seorang tokoh Tokmas di Sambas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai evaluasi efektivitas Bimtek yang selama ini dijalankan di wilayah Kabupaten Sambas.
Editor: Redaksi Kabar Investigasi ID