Komentar
SAMBAS – Konfirmasi adalah ruang bagi mereka untuk menjelaskan secara berimbang ( cover both sides) Namun, jika akses informasi ditutup dan fakta justru diputtarbalikan, maka wajar jika publik mencurigai adanya hal yang tidak beres dalam tata kelola tersebut, " ujar Pejabat publik. Sikap tidak responsif ditunjukkan oleh salah seorang Pengurus Majelis di lingkungan pemerintahan setempat saat dikonfirmasi oleh awak media mengenai persoalan krusial yang menyangkut kepentingan masyarakat. Alih-alih memberikan klarifikasi, pejabat tersebut justru mengirimkan tautan (link) berita terkait peresmian Rumah Melayu Sambas.
Kejadian bermula saat awak media mencoba menghubungi Fungsionaris ( Pengurus Majelis) tersebut melalui pesan singkat WhatsApp untuk meminta tanggapan resmi mengenai sebuah isu operasional yang sedang menjadi sorotan. Namun, pesan konfirmasi yang dikirimkan hanya dibalas dengan pesan berisi tautan berita seremonial tanpa ada penjelasan tambahan sedikit pun mengenai substansi pertanyaan yang diajukan.
Sikap ini dinilai sangat disayangkan, mengingat peran " Pengurus Majelis " sebagai sumber informasi utama dalam menjamin transparansi pemerintahan. Mengabaikan pertanyaan krusial dengan mengirimkan konten yang tidak relevan dianggap sebagai bentuk upaya penghindaran terhadap tanggung jawab komunikasi.
"Seorang Pengurus Majelis seharusnya mampu membedakan mana urusan seremonial dan mana isu substansial yang butuh penjelasan segera. Menjawab konfirmasi dengan berita peresmian gedung tidak menjawab persoalan yang sedang ditanyakan," ujar salah satu perwakilan media di lapangan.
Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pejabat negara memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat melalui media massa sebagai pilar kontrol sosial.
Peresmian Rumah Melayu Sambas memang merupakan agenda daerah yang positif, namun hal tersebut tidak seharusnya dijadikan "tameng" untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari isu-isu lain yang memerlukan klarifikasi segera.
ada beberapa hal yang ingin di konfirmasi terkait Rumah Melayu Sambas terkait isu hibah yang sedang viral. Agar aspek transparansi, legalitas, dan pengelolaan aset sesuai dengan Harapan Publik.
Daftar Pertanyaan Investigasi Terkait Hibah Rumah Melayu Sambas
1. Aspek Legalitas dan Status Aset
Bagaimana status kepemilikan lahan dan bangunan Rumah Melayu Sambas saat ini? Apakah sudah sepenuhnya beralih dari pemberi hibah (Pemerintah Daerah) ke yayasan/pengurus?
Bisa dijelaskan kronologi proses hibah tersebut? Kapan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan dan siapa saja saksinya?
Apakah dokumen administratif seperti sertifikat tanah dan IMB sudah diproses balik nama atas nama lembaga pengelola?
2. Transparansi dan Nilai Hibah
Berapa total nilai hibah yang diterima, baik dalam bentuk fisik bangunan maupun dana segar (jika ada) untuk pemeliharaan?
Bagaimana pengurus menanggapi opini publik yang mempertanyakan urgensi atau besaran hibah ini di tengah kebutuhan masyarakat Sambas lainnya?
Apakah ada batasan atau syarat khusus dari pemberi hibah mengenai penggunaan aset ini agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial pribadi?
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan
Setelah menerima hibah, apa rencana jangka pendek dan jangka panjang pengurus dalam mengelola aset ini agar bermanfaat bagi pelestarian budaya Melayu di Sambas?
Dari mana sumber dana operasional (listrik, kebersihan, perawatan) akan diambil? Apakah akan menarik biaya dari masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas tersebut?
Bagaimana pengurus memastikan bahwa pengelolaan aset hibah ini dilakukan secara terbuka dan dapat diaudit oleh publik?
4. Respons Terhadap Isu Viral
Saat ini isu hibah ini sedang menjadi sorotan (viral), poin apa yang menurut pengurus paling banyak disalahpahami oleh masyarakat?
Ada tuduhan atau kekhawatiran mengenai politisasi aset hibah ini. Bagaimana langkah pengurus untuk tetap menjaga netralitas dan independensi lembaga? Jadi dengan beberapa poin yang ingin dikonfirmasi sangat Penting untuk di sampaikan ke Publik. Besar harapan masyarakat agar hal ini jangan dianggap sebelah mata karena menggunakan Uang rakyat APH wajib Tau? APIP, BPK ,BPKP Audit Forensik Rumah Melayu Sambas. Hingga berita ini diturunkan wartawan kabar Investigasi id masih berupaya mendapatkan pernyataan resmi dari pihak terkait agar persoalan yang dikonfirmasi dibuka Terang benderang di mata publik.
Tim Kabar Investigasi ID.