Komentar
PALI – Rabu, 24/09/2025. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencoreng wajah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan menu MBG berupa bakso berbau busuk yang diduga hendak disajikan kepada santri Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam PALI.
Beruntung pihak ponpes sigap mengambil langkah cepat: makanan ditolak dan langsung dikembalikan sebelum sempat disantap. Keputusan tegas ini berhasil menyelamatkan puluhan santri dari potensi keracunan massal. Namun, publik tidak tinggal diam. Amarah masyarakat meledak, sebab ini bukan kali pertama kasus serupa terjadi di PALI.
Ingat, beberapa waktu lalu, ratusan siswa pernah menjadi korban keracunan akibat makanan MBG. Nyatanya, tragedi itu tidak dijadikan pelajaran. Insiden berulang ini menjadi bukti telanjang bahwa pengawasan pemerintah daerah sangat lemah, bahkan nyaris tak ada perubahan.
“Ini bukan masalah sepele. Kalau dulu sudah ada ratusan korban, seharusnya jadi alarm keras. Jangan berdalih ini program pusat. Pemerintah daerah wajib mengawasi dan menjamin makanan anak-anak aman. Kalau lalai, itu namanya membunuh pelan-pelan generasi bangsa!” tegas salah satu tokoh masyarakat PALI dengan nada keras.
Kepala Dinas Kesehatan PALI, Muhamad Kazrin Faruk, SKM, MM, sempat turun langsung ke dapur penyedia MBG di kawasan KM 10. Tetapi alih-alih memberi jawaban yang menenangkan, Kadinkes memilih bungkam, menolak komentar, dan kabur masuk mobil. Sikap bungkam pejabat publik ini memantik kritik keras: pejabat seharusnya bertanggung jawab dan transparan, bukan bersembunyi di balik diam.
Program MBG sejatinya digagas untuk memperbaiki gizi anak-anak bangsa. Namun, faktanya implementasi di lapangan jauh dari harapan. Alih-alih menyehatkan, justru mengancam kesehatan, bahkan nyawa.
Masyarakat menegaskan, dalih bahwa MBG adalah “program pusat” tidak lagi bisa diterima. Apapun sumber anggarannya, tanggung jawab pengawasan ada di pundak pemerintah daerah. Jika Pemkab PALI terus lempar tangan, maka publik menuntut sanksi tegas: cabut kontrak penyedia nakal, copot pejabat yang gagal mengawasi, dan seret pihak lalai ke ranah hukum!
Cukup sudah anak-anak dijadikan korban. Lebih baik MBG dihentikan sementara daripada terus membahayakan generasi bangsa. Nyawa anak-anak jauh lebih berharga daripada formalitas program tanpa pengawasan.
Rep : Nopriadi