Komentar
Jakarta -- Berdasarkan keterangan keluhan warga jakarta barat insial RPD sebgai korban dari sikap tindakan oknum petugas kepolisian sektor polsek tambora jakarta barat yang di himpun oleh media online yang dihimpun informasi keterangan nya"bahwa pelayanan publik di persulit kesannya dilokasi sektor polsek tambora jakarta barat"ujar ketrangan pengakuan warga jakarta barat insial RPD kepada media online dalam wawancaranya".
Dugaan pelanggaran hukum yang ditemukan warga jakarta barat di lokasi sektor polsek tambora jakarta barat yaitu pelayanan publik dipersulit dengan berbgai alasan tidak masuk akal yang dinilai warga jakarta barat Insial RPD"ngenai perpanjang S.K.CK diduga ada unsur pidana meresahkan dengan memakai persyaratan cukup mempersulit.
Menurut Keterangan ibu Ratna sebagai Ketua lingkungan Rukun Tetangga SEREAL jakarta barat kepada warganya" bahwa perpanjangan S.K.C.K dikantor kepolisian di polsek jakarta barat musah koq persyaratannya dan cepat proses dengan tetapi menurut penelusuran warga jakarta barat insial"RPD"di lokasi kantor sektor polsek tambora jakarta barat dekat wilayah Rumah warga jakarta barat ditemukan adanya unsur pidana yang cukup meresahkan dan merugikan sektor aspek kehidupan publik yang dinilai publik/warga jakarta barat insial "RPD".
Dugaan dikantor polsek tambora jakarta barat yang ditemukan oleh penelusuran liputan media online diduga adanya oknum juru parkir dikantor sektor polsek tambora jakarta barat diduga melanggar aturan yang cukup meresahkan dan merugikan sektor aspek kehidupan publik yaitu adanya pungli parkir tidak ada surat izin yang sah dari instansi pemda setempat maupun pimpinab tertinggi Kapolri dan Kapolda metro jaya.
Lokasi kantor sektor polsek tambora jakarta barat menurut penelusuran media online dan penilaian dan penemuan keluhan publik "bahwa dikantor polsek tambora jakarta barat tidak ada tindakan tegas dari pimpinan tertinggi yaitu kapolri bapak sulistyo sogit prabowo kepolisian,kapolda metro jaya dari laporan keluhan warga jakarta barat insial "RPD" yaitu masih ada oknum perugas dikantor sektor polsek tambora jakarta barat membuat gaduh,geram dan dipersulit pelayana publik serta ada unsur pidana lainnya yang fatal akibatnya yang dinilai publik dan warga jakarta barat yaitu dugaan pungli".
Unsur pidana dari sikap oknum petugas dilokasi sektor kantor polsek tambora jakarta barat yaitu terdapat kandungan beberapa pasal pidana untuk menjerat sikap oknum petugas kepolisian dilokasi sektor polsek tambora antara lain :
UU NO.25 tahun 2009
ada unsur hak masyarakat yang tidak dihargai dan dibuat gaduh oleh sikap oknum petugas kepolisian sektor polsek tambora jakarta barat.
pasal 368 KUHP.
adanya unsur pidana yang dinilai publik/warga jakarta barat insial RPD bahwa oknum petugas kepolisian sektor polsek tambora hany memperkaya diri sendri dan mencari keuntungan dengan hasil fantasis.
merusak ideologi bangsa dengan nilai nilai pancasila.
memecah belah rasa persatuan kesatuan dilingkungan publik khusus wilayah jakarta barat.
Media online merespon tanggap laporan keluhan warga jakarta barat yang dihimpun dari keterangan warga jakarta barat insial RPD tersebut ada dinilai fakta nyata serta penilaian keluhan warga jakarta barat serta juga dalam penelusuran liputan media online dilokasi sektor polsek jakarta barat terdapat ada unsur pidana yang sudah mengganggu kenyamanan pelayanan publik yang cukup di rugikan.
Keterangan pesan warga jakarta insial RPD tersebut dihimpun dalam wawancaranya oleh media online" saya ingin ditindaklnjuti pelayanan publik dengan ketegasan dan teguran yang sudah dipersulit serta perlu ditindak tegas tdengan sanksi hukuman dengan dipecat okum petugas dikpolisian sektor polsek tambora jakarta barat yang merugikan sektor pelayanan publik antara lain sektor dasar pelayanan publik tidak dipertanggung jawaban dengan baik.
(Winarsih/Ranto)