Komentar
KUALUH HULU, LABUHANBATU UTARA — Dugaan pembiaran (omission) terhadap jaringan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polsek Kualuh Hulu kini mencapai puncak krisis legitimasi. Bukannya surut pasca-sorotan publik dan pemberitaan media, aktivitas transaksi barang haram tersebut justru terpantau makin masif, terang-terangan, dan menantang hukum secara terbuka.
Penelusuran terbaru media ini menemukan indikasi preseden buruk yang sangat menampar wajah institusi penegak hukum. Praktik bisnis haram narkotika jenis sabu dilaporkan masih beroperasi aktif di sejumlah titik strategis, antara lain:
-Simpang Tiga Suka Rame Baru
-Wilayah Sidua-dua
-Simpang Pasar Pagi Gunting Saga
-Simpang Membot
-Lorong VI Aek Kanopan
Ironi penegakan hukum ini terasa kian menyengat tatkala titik-titik lokasi peredaran narkoba tersebut hanya berjarak dalam hitungan meter saja dari pusat komando aparat penegak hukum, yakni Kantor Polsek Kualuh Hulu dan Kantor BNNK Labuhanbatu Utara. Jarak yang amat dekat ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: Apakah para bandar ini memiliki 'kekebalan hukum' atau justru ada kongkalikong busuk di balik lambannya tindakan aparat setempat?
Dalam pesannya baru-baru ini saat memimpin jajaran, Kapolda Sumatera Utara yang baru, Irjen Pol. Sonny Irawan, mengimbau agar jajarannya menjadikan profesi Polri sebagai "ladang ibadah" dan mempermudah urusan masyarakat. Namun, realita di lapangan—khususnya di Kualuh Hulu—seolah meruntuhkan dan membalikkan retorika normatif tersebut.
Masyarakat dan pers tidak lagi membutuhkan imbauan moral tanpa eksekusi lapangan. Jika sekadar berpidato manis di balik pengeras suara, anak sekolah dasar pun sanggup melakukannya. Menjadikan pengabdian sebagai "ladang ibadah" menuntut prasyarat mutlak berupa integritas, kejujuran, dan tindakan represif nyata (real action) dalam membabat habis kejahatan luar biasa (extraordinary crime).
Menanggapi retorika tersebut, Perwakilan Redaksi dan Tim Investigasi Media secara menohok menegaskan:
"Jika pimpinan kepolisian hanya piawai bersilat kata dan berpidato anggun di atas mimbar tanpa ada aksi nyata di lapangan, maka tulisan dan rilis berita kami jauh lebih tajam serta sanggup menguliti bobroknya penegakan hukum ini. Rakyat tidak butuh khotbah, rakyat butuh bukti tangkapan dan ketegangan hukum bagi para bandar!"
Redaksi secara terbuka melayangkan tantangan intelektual dan institusional kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan untuk membuktikan bahwa pimpinan Polri tidak bertekuk lutut di hadapan sindikat narkoba lokal.
Masyarakat menagih keberanian dan aksi nyata pimpinan tertinggi Polri untuk segera:
1. Evaluasi Total dan Pencopotan Jabatan: Memeriksa dan mencopot AKP Citra Yani Barus dari jabatannya selaku Kapolsek Kualuh Hulu serta IPDA Ramadhan Hilal, S.E., S.H. selaku Kanit Reskrim Polsek Kualuh Hulu, karena dinilai gagal total menjaga marwah institusi di wilayah hukumnya sendiri.
2. Audit Investigatif oleh Propam: Menurunkan tim independen dari Divisi Propam Polri dan Bid Propam Polda Sumut untuk mengusut tuntas dugaan pembiaran terstruktur yang membuat peredaran sabu di dekat kantor polisi dan BNNK bisa langgeng tanpa tersentuh hukum.
3. Sapu Bersih Tanpa Kompromi: Mengambil alih penindakan peredaran narkoba di wilayah Kualuh Hulu secara langsung dari tingkat Polda/Mabes Polri untuk meruntuhkan seluruh titik rawan yang selama ini terkesan kebal hukum.
Peredaran narkoba di Kualuh Hulu adalah ancaman nyata terhadap masa depan generasi bangsa sekaligus pemicu utama melonjaknya angka kriminalitas pencurian hasil tani rakyat.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan pilar keempat demokrasi, Redaksi menyatakan siap mengawal ketat seluruh proses evaluasi, pemeriksaan, hingga penindakan hukum ini secara konsisten, tajam, dan tanpa kompromi.
Rep elang_panas