Komentar
SAMBAS -- Ketua DPRD Kabupaten Sambas H.Abu Bakar, S.Pd.I. menghadiri Rapat Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Kehadiran pimpinan parlemen dalam agenda evaluasi tersebut menegaskan komitmen serta fungsi pengawasan (controlling) lembaga legislatif untuk memastikan tata kelola fiskal daerah berjalan transparan, akuntabel, dan taat pada regulasi perundang-undangan.
Dalam keterangannya kepada awak media, Ketua DPRD Kabupaten Sambas menegaskan bahwa tahapan evaluasi rancangan APBD Perubahan merupakan instrumen krusial dalam menyelaraskan (realignment) program kerja pemerintah daerah dengan skala prioritas pembangunan serta kondisi riil masyarakat.
"Evaluasi ini bukan sekadar pemenuhan mekanisme administratif keuangan daerah, melainkan langkah krusial untuk memastikan setiap rupiah alokasi anggaran belanja tepat sasaran, efisien, dan memiliki daya ungkit nyata terhadap perekonomian masyarakat Sambas," tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan struktur anggaran agar alokasi pada perubahan APBD TA 2026 ini benar-benar memprioritaskan pemenuhan kebutuhan mendasar publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta optimalisasi pelayanan dasar.
"DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi segera ditindaklanjuti secara cermat oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas. Dengan begitu, pelaksanaan APBD Perubahan dapat berjalan tepat waktu, berdaya guna, dan memenuhi prinsip-prinsip good governance," tambahnya.
Melalui sinergi evaluasi ini, DPRD Kabupaten Sambas berkomitmen untuk terus mengawal keterbukaan anggaran guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang kredibel demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Sambas.
Rep : Tim Investigasi.id