Komentar
SAMBAS — Pembangunan infrastruktur pendidikan di bawah naungan Direktorat Jenderal Paud Dasmen dan Direktorat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sambas menuai sorotan tajam. Proyek dengan nilai fantastis mencapai di atas dua miliar rupiah ini diwarnai temuan struktur pemasangan atap yang dinilai tidak stabil dan berpotensi tinggi ambruk.
Pimpinan Umum Kabar Investigasi ID, Samsul Hidayat, dengan nada geram menegaskan bahwa temuan ini tidak bisa ditoleransi atau diselesaikan dengan bahasa birokrasi yang klise. Berdasarkan pantauan langsung awak media di lapangan, ditemukan kualitas pengerjaan yang meragukan dengan struktur atap yang "masuk angin" dan labil.
"Sangat ironis, proyek dengan nilai di atas dua miliar rupiah justru memperlihatkan kualitas pengerjaan yang meragukan. Jangan sampai proyek negara ini mengorbankan nyawa anak-anak sekolah yang kelak menjadi korban akibat kelalaian teknis," tegas Samsul Hidayat.
Menghadapi terjangan kritik tajam dan temuan investigasi lapangan ini, Kepala Bidang (Kabid) SMP Kabupaten Sambas, Rahmansyah, memberikan respons cepat saat dikonfirmasi via WhatsApp.
Rahmansyah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dikelola langsung oleh kementerian ke satuan pendidikan, sehingga untuk informasi resmi ia menyarankan agar berkoordinasi langsung dengan tim P2SP dan tim teknis. Kendati demikian, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas langsung bergerak cepat merespons laporan publik dengan menerjunkan unsur internal ke lokasi.
"Saya dapat laporan dari Kasi Sapras, beliau ada turun ke SMPN 5 Teluk Keramat," ujar Rahmansyah singkat kepada awak media.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah menugaskan Kasi Sapras SMP untuk melakukan monitoring serta meminta klarifikasi langsung dengan tim P2SP dan tim teknis terkait kondisi di lapangan.
Kendati Dinas Pendidikan mengeklaim telah menurunkan Kasi Sapras untuk meninjau lokasi, publik dan koalisi media mendesak agar langkah tersebut bukan sekadar "pemadam kebakaran" birokrasi. Evaluasi dan tindakan tegas mutlak diperlukan agar kontraktor pelaksana tidak mempermainkan uang negara yang bersumber dari keringat rakyat.
Mengingat ancaman nyata di depan mata, koalisi media dan lembaga pers melayangkan ultimatum keras berupa tuntutan sebagai berikut:
Audit Forensik Menyeluruh: Mendesak Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan serta instansi berwenang untuk segera menerjunkan tim ahli teknik independen guna mengaudit total struktur bangunan proyek tersebut.
Atensi Aparat Penegak Hukum (APH): Meminta APH untuk tidak menutup mata dan segera mengendus indikasi pengurangan spesifikasi teknis (RAB mismatch) atau aroma penyimpangan anggaran yang merugikan keuangan negara.
Sanksi Tegas Pelaksana: P2SP dan pelaksana teknis wajib bertanggung jawab penuh secara hukum dan moral. Jika terbukti ada permainan spesifikasi, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi sebelum bangunan diserahterimakan.
Koalisi media menegaskan tidak akan berhenti mengawal borok pembangunan ini demi transparansi anggaran negara serta perlindungan hak atas rasa aman bagi masa depan peserta didik di Kabupaten Sambas.
Tim Redaksi / Koalisi Media