Komentar
Sambas, 39/4/2026 -- Slogan "Indonesia Poros Maritim Dunia" kini terasa seperti lelucon pahit bagi ribuan nelayan pesisir. Di tengah klaim stabilitas ekonomi, meroketnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) justru menjadi lonceng kematian bagi sektor perikanan rakyat. Laut yang luas kini seolah menjadi terlarang bagi mereka yang tidak memiliki modal raksasa. Nelayan Liku Paloh Menjerit, Harga Solar Melambung dan Data Kuota Dinilai Janggal
Nelayan di wilayah Liku, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, mengeluhkan tingginya harga BBM solar di tingkat pengecer yang mencapai Rp15.000 per liter. Kondisi ini dinilai semakin menekan ekonomi nelayan kecil yang bergantung penuh pada bahan bakar untuk melaut.
Berdasarkan keterangan pengelola SPBU Tanah Hitam Paloh, dalam satu bulan terdapat distribusi BBM solar subsidi sebanyak 9 tangki. Dari jumlah tersebut, 6 tangki dialokasikan untuk kendaraan umum seperti truk, sementara 3 tangki diperuntukkan bagi nelayan dan petani. Setiap tangki disebut berkapasitas 8 ton. Jika disinkronkan dengan konversi massa jenis solar (±0,83 kg/liter), maka 8 ton setara dengan sekitar 9.600 liter.
Dengan demikian, alokasi 3 tangki per bulan untuk nelayan dan petani diperkirakan mencapai ±28.800 liter per bulan, atau sekitar 86.400 liter dalam tiga bulan. Angka ini menjadi dasar pembanding dengan data kuota dan realisasi di lapangan.
Sementara itu, data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas mencatat terdapat 181 nelayan pemilik rekomendasi, dengan total kuota BBM solar subsidi selama tiga bulan sebesar 78.326 liter. Namun, hingga saat ini data rekomendasi BBM solar subsidi untuk sektor petani di wilayah Paloh masih belum terkonfirmasi ke Dinas Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas.
Di lapangan, fakta yang diterima nelayan justru jauh berbeda. Perwakilan kelompok nelayan Liku Paloh berinisial IBH menyebutkan, nelayan yang memiliki rekomendasi hanya menerima jatah sekitar 60 liter per bulan dengan harga Rp7.000 per liter. Jika dihitung selama tiga bulan, setiap nelayan hanya memperoleh 180 liter. Dengan total 181 nelayan, jumlah keseluruhan hanya sekitar 32.580 liter—jauh di bawah kuota yang tercatat.
IBH juga mengungkapkan adanya skema harga umum yang dapat diakses nelayan, namun terbatas hanya sekitar 10 liter per orang dengan harga Rp12.500 per liter. Jumlah ini dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional melaut.
Lebih memprihatinkan lagi, nelayan mengaku untuk memenuhi kebutuhan, mereka terpaksa membeli solar di tingkat pengecer dengan harga mencapai Rp15.000 per liter, dan itu pun sulit didapat. Kondisi ini membuat aktivitas melaut semakin tidak menentu.
Sorotan Distribusi BBM Subsidi
Situasi ini menyoroti distribusi BBM solar subsidi yang tidak hanya menyasar nelayan, tetapi juga kendaraan umum (truk) dan petani. Namun, belum sinkronnya data antara alokasi, rekomendasi, dan realisasi di lapangan menimbulkan tanda tanya besar.
Nelayan berharap adanya transparansi dan evaluasi menyeluruh dari instansi terkait agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesenjangan di masyarakat.
Menuntut Bukti, Bukan Janji
Masyarakat pesisir kini tidak lagi membutuhkan pidato normatif atau janji-janji manis tentang kedaulatan laut. Yang mereka butuhkan adalah ketersediaan stok solar subsidi dan harga yang rasional.
Jika pemerintah tetap menutup mata terhadap jeritan di pesisir ini, maka jangan kaget jika dalam waktu dekat, profesi nelayan hanya akan menjadi sejarah dalam buku pelajaran, sementara laut Indonesia sepenuhnya dikuasai oleh kapal-kapal korporasi besar yang mampu membeli bahan bakar semahal apa pun.
Catatan Redaksi: Berita ini adalah bentuk pengawalan terhadap hak-hak masyarakat kecil yang terpinggirkan oleh kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat bawah.
Kabarinvestigasi.id / Salsa