Komentar
LABUHANBATU SELATAN – Integritas institusi Polri di wilayah hukum Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) berada di titik nadir. Sebuah gelombang mosi tidak percaya yang masif kini mencuat dari masyarakat Kecamatan Kampung Rakyat, yang secara eksplisit mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan evaluasi radikal, termasuk pencopotan jabatan Kapolres Labusel dan Kapolsek Kampung Rakyat.
Krisis kepercayaan ini merupakan akumulasi dari persepsi publik atas pembiaran sistematis terhadap peredaran narkotika yang kian terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di wilayah tersebut.
Desakan pencopotan ini didasari oleh realitas empiris di lapangan. Masyarakat menilai kepemimpinan di tingkat Polres dan Polsek tidak memiliki political will yang kuat dalam memutus rantai pasok narkotika. Dampaknya, terjadi degradasi stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang mengkhawatirkan.
Eskalasi peredaran sabu di Kampung Rakyat telah menciptakan efek domino berupa meningkatnya angka kriminalitas jalanan (street crime) dan pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan observasi kolektif warga, terdapat pola kehilangan aset yang konsisten, meliputi:
1. Pencurian Komoditas Sektor Perkebunan: Penjarahan Tandan Buah Segar (TBS) sawit secara berulang yang melumpuhkan ekonomi kerakyatan.
2. Kriminalitas Domestik & Properti: Infiltrasi ke rumah warga dengan sasaran aset likuid seperti tabung gas, mesin air, telepon seluler, hingga ornamen aluminium.
Fenomena ini dipandang bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan simtom dari ketergantungan narkoba yang akut di tengah masyarakat yang gagal dimitigasi oleh aparat penegak hukum (APH).
Point krusial yang memicu kemarahan publik adalah dugaan adanya selective logging atau tebang pilih dalam penegakan hukum. Aroma kongkalikong antara oknum aparat dengan sindikat narkoba besar mulai menjadi rahasia umum.
"Penegakan hukum terkesan hanya bersifat performatif, menyasar konsumen dan pengecer level bawah sebagai syarat pemenuhan target administratif. Namun, aktor intelektual dan bandar besar tetap tak tersentuh. Hal ini memperkuat sinyalemen adanya praktik 'transaksional' dalam penanganan perkara," tegas seorang tokoh literasi setempat yang menuntut anonimitas.
Menariknya, kebuntuan aspirasi ini bertransformasi menjadi gerakan kebudayaan. Viral-nya lagu "Siti Mawarni" di wilayah Labuhanbatu bukan sekadar tren hiburan, melainkan manifesto perlawanan simbolik. Lagu tersebut telah menjadi "Lagu Kebangsaan Rakyat Tertindas" di Labusel, sebuah satire tajam yang merepresentasikan luka kolektif atas ketidakberdayaan kepolisian dalam menindak bandar besar.
Guna memulihkan marwah institusi Polri dan menyelamatkan masa depan generasi muda di Labusel, masyarakat mengajukan tiga tuntutan fundamental kepada Mabes Polri:
1. Restrukturisasi Kepemimpinan: Mendesak pencopotan segera Kapolres Labusel dan Kapolsek Kampung Rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan menjaga stabilitas wilayah dari infiltrasi narkotika.
2. Pembersihan Internal (Zero Tolerance): Meminta Divisi Propam Polri melakukan investigasi menyeluruh terhadap oknum yang diduga menjadi "pelindung" atau backing sindikat narkoba di wilayah Labusel.
3. Audit Investigatif Penanganan Perkara: Menuntut adanya audit terhadap seluruh laporan dan kasus narkoba untuk memastikan tidak ada perkara yang "menguap" atau dimanipulasi melalui praktik transaksional.
Masyarakat Kampung Rakyat kini berada pada posisi yang jelas: mereka tidak lagi membutuhkan janji-janji normatif. Yang dibutuhkan adalah aksi nyata untuk membersihkan tanah Labusel dari narkoba. Jika Polri tidak segera mengambil tindakan tegas terhadap bawahannya, maka publik akan berasumsi bahwa "perang melawan narkoba" di Labusel hanyalah slogan tanpa substansi, sementara bandar tetap menjadi pemenang di atas penderitaan rakyat.
Rep NR hasib