Komentar
SAMARINDA – Gelombang unjuk rasa besar-besaran melanda Kota Samarinda pada Selasa, 21 April 2026. Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur mengepung Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, menuntut transparansi dan efisiensi anggaran pemerintah provinsi.
Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WITA dengan titik kumpul pertama di depan Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar. Setelah menyampaikan aspirasi di sana, massa bergerak menuju Kantor Gubernur pada pukul 14.00 WITA.
Awalnya, aksi berjalan tertib dengan penyampaian orasi dan pembentangan spanduk. Namun, situasi mulai memanas pada petang hari sekitar pukul 18.20 WITA. Massa merasa kecewa karena Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, tidak kunjung keluar menemui demonstran meskipun diyakini berada di dalam kantor. Kericuhan pecah saat massa mencoba bertahan melampaui batas waktu unjuk rasa, yang kemudian dibubarkan oleh aparat kepolisian menggunakan water cannon.
Para pengunjuk rasa membawa misi yang mereka sebut sebagai upaya "Menyelamatkan Kaltim dari Pemborosan", dengan poin utama:
Massa mengecam pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan yang menelan biaya Rp.25 miliar. Anggaran tersebut dinilai melukai hati rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Kritik KKN dan Nepotisme: Demonstran menyoroti dugaan dominasi keluarga dalam struktur kekuasaan di Kalimantan Timur dan menuntut penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Instruksi Efisiensi Presiden: Pemprov Kaltim dianggap tidak mengindahkan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh kepala daerah melakukan efisiensi anggaran negara.
Pasca kericuhan, sejumlah orang diamankan oleh pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan provokasi. Selain itu, organisasi pers di Kaltim (PWI dan AJI) mengeluarkan kecaman atas adanya tindakan intimidasi terhadap sejumlah wartawan yang sedang meliput di lapangan saat bentrokan terjadi.
Hingga Rabu (22/4/2026), petugas kebersihan telah merapikan lokasi di sepanjang Jalan Gajah Mada, sementara Gubernur Rudy Mas'ud dalam keterangan singkatnya menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap dialog namun menyayangkan aksi yang berakhir anarkis.
Tim Peliputan Kabarinvestigasi.id