Komentar
SAMBAS – Kabupaten Sambas dikenal sebagai salah satu lumbung kelapa sawit di Kalimantan Barat, namun ironi besar tengah terjadi. Di balik hamparan hijau perkebunan yang membentang luas, warga justru kesulitan mendapatkan minyak goreng. Pasokan di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Sambas, Tebas, hingga Pemangkat dilaporkan kempis, memicu lonjakan harga yang mencekik konsumen.
Hasil investigasi di lapangan mengungkap bahwa krisis ini bukan sekadar masalah distribusi, melainkan adanya sumbatan pada mata rantai produksi dan kebijakan yang tidak sinkron di tingkat daerah.
Salah satu fakta mendasar yang menjadi kendala utama adalah ketiadaan pabrik hilirisasi. Mayoritas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berdiri di Kabupaten Sambas hanya mampu mengolah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO).
"Kita punya banyak pabrik, tapi hanya sebatas memeras TBS jadi minyak mentah (CPO). Masalahnya, CPO itu tidak bisa langsung digoreng. Ia harus dikirim ke pabrik refinery di luar daerah untuk dimurnikan. Di sinilah Sambas kalah, kita hanya punya hulu, tapi hilirnya ada di tangan orang lain," ujar seorang praktisi perminyakan daerah.
Selain masalah infrastruktur pengolahan, beberapa faktor teknis di internal PKS Kabupaten Sambas disinyalir menjadi pemicu tersendatnya suplai.
Kondisi infrastruktur jalan menuju area pabrik yang sering rusak akibat beban berat, terutama saat cuaca ekstrem, membuat pengangkutan CPO terhambat. Hal ini berdampak pada keterlambatan pengiriman ke pabrik pengolahan minyak goreng pusat.
Ketergantungan Kuota Pusat: Distribusi minyak goreng kemasan di Sambas sangat bergantung pada kebijakan kuota dari produsen besar di luar daerah. Meskipun bahan bakunya berasal dari bumi Sambas, daerah ini tidak memiliki otoritas penuh untuk menahan hasil produksi demi kebutuhan lokal.
Biaya Operasional yang Membengkak: Kenaikan biaya logistik dan suku cadang mesin pabrik membuat beberapa PKS melakukan efisiensi ketat yang berdampak pada ritme produksi harian.
Ketua asosiasi pedagang lokal menyatakan kekecewaannya. Menurutnya, keberadaan perusahaan-perusahaan besar di Sambas seharusnya memberikan "keamanan pangan" bagi warga sekitar melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau alokasi khusus pasar murah.
"Ini masalah harga diri daerah. Bahan bakunya dari tanah kita, tapi minyaknya hilang dari pasar kita. Pemerintah daerah harus berani melakukan audit distribusi kepada perusahaan-perusahaan sawit di sini. Jangan sampai ada dugaan penimbunan atau pengalihan stok ke industri besar," tegasnya.
Publik kini menunggu langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Sambas dan Satgas Pangan untuk segera:
1. Melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang-gudang distributor tingkat besar.
2. Memanggil manajemen PKS di Sambas untuk memastikan penyaluran DMO (Domestic Market Obligation) berjalan tepat sasaran.
Mendorong investasi pembangunan pabrik pengemasan minyak goreng skala lokal agar Sambas tidak lagi bergantung pada pasokan luar daerah.
Hingga saat ini, kelangkaan masih dirasakan warga. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan memicu efek domino pada kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya di Kabupaten Sambas.
Rep : Tim Investigasi