Komentar
WAY KANAN –- Dalam rangka merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Negeri Agung pada Selasa (10/02/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di halaman Kantor Camat Negeri Agung ini dihadiri oleh Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, Machiavelli Herman Tarmizi. Turut hadir jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Forkopimcam, para Kepala Kampung, serta tokoh masyarakat setempat.
Dalam laporannya, Camat Negeri Agung, Hepi Haryanto, memaparkan dua usulan prioritas hasil serapan aspirasi dari Musrenbang tingkat kampung. Dua hal utama tersebut adalah perbaikan infrastruktur jalan dan rehabilitasi Kantor Camat Negeri Agung.
Dengan nada tegas namun penuh harap, Hepi menekankan betapa krusialnya perbaikan jalan bagi keselamatan warga.
“Yang paling utama mohon diprioritaskan infrastruktur jalan. Saking buruknya kondisi jalan, kalau ada warga yang hendak melahirkan, bisa-bisa melahirkan di tengah jalan sebelum sampai ke fasilitas kesehatan,” ujar Hepi Haryanto.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Machiavelli Herman Tarmizi menegaskan bahwa Musrenbang merupakan ruang krusial bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan. Meski mengakui adanya keterbatasan anggaran, ia memastikan bahwa pemerintah tetap berupaya memenuhi kebutuhan nyata masyarakat secara bertahap.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum penting. Logikanya, yang diusulkan saja belum tentu langsung terealisasi, apalagi yang tidak diusulkan sama sekali. Saya melihat rata-rata usulan memang didominasi oleh perbaikan infrastruktur,” jelas Sekda.
Ia juga membawa kabar baik mengenai komitmen pembangunan di tahun mendatang. “Walaupun tantangan anggaran cukup sulit, kita tetap mengalokasikan pembangunan untuk 8 ruas jalan dan jembatan yang menjadi prioritas daerah,” tambahnya.
Selain fokus pada pembangunan fisik, acara ini juga diisi dengan program perlindungan sosial. Secara simbolis, Sekda menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 15 orang penerima manfaat yang didanai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara jajaran pemerintah daerah dan masyarakat guna menyinkronkan usulan pembangunan agar tepat sasaran.
Rep : Idris