Komentar
Labuhanbatu Utara, 28 Juli 2025 -- Penanganan kasus dugaan korupsi Dana Desa Teluk Pulai Luar yang melibatkan Kepala Desa Sofyan kembali menjadi sorotan tajam. Sejak laporan pengaduan masyarakat (Dumas) resmi diajukan oleh Munawir Hasibuan pada 22 Januari 2025, proses hukum yang dijanjikan Polres Labuhanbatu terkesan macet dan tidak menunjukkan progres berarti.
Hingga kini, satu-satunya perkembangan hanya sebatas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terakhir dari penyidik, yang menyatakan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) akan turun bersama ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU) Medan ke lokasi.
Pemeriksaan tersebut direncanakan untuk mengevaluasi volume pekerjaan infrastruktur desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 hingga 2023. Selain itu, penyidik menyebutkan akan memeriksa saksi-saksi, serta mengumpulkan dokumen dan bukti dugaan penyimpangan anggaran desa.
Namun, hingga akhir Juli 2025, publik belum melihat satu pun bukti nyata bahwa tim ahli benar-benar turun ke lapangan. Janji penyidik hanya mengambang, dan langkah hukum terkesan stagnan.
Munawir Hasibuan, pelapor utama kasus ini, menyampaikan kekecewaan kerasnya kepada investigasi.id, “Kami butuh kepastian hukum, bukan janji-janji menurunkan ahli yang tak kunjung terealisasi,” tegas Munawir.
Ia memperingatkan, bila Polres Labuhanbatu tetap gagal menepati janjinya, ia akan melanjutkan tekanan publik melalui aksi unjuk rasa jilid II.
“Saya akan turun aksi lagi di Polres Labuhanbatu. Jangan anggap remeh suara rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini bukan kasus main-main,” tegasnya dengan nada geram.
Keterlambatan ini memicu kecurigaan serius. Masyarakat mempertanyakan: Apakah penegakan hukum sedang dimainkan? Banyak pihak mencium adanya intervensi politik dan dugaan “suap senyap” yang mungkin menghambat penyelesaian kasus.
Warga Teluk Pulai Luar pun mulai gerah dengan kinerja penyidik Polres Labuhanbatu yang dinilai hanya memberi harapan palsu. Mereka berharap APH di Labuhanbatu segera menunjukkan bahwa institusi ini masih layak dipercaya.
“Jangan sampai kepercayaan masyarakat runtuh hanya karena kasus ini. Kalau tidak bisa menuntaskan korupsi di desa, bagaimana bisa kami percaya APH akan menangani kasus yang lebih besar?” ungkap seorang warga yang enggan disebut namanya.
Kasus ini telah menjadi ujian integritas penegak hukum di daerah. Jika turunnya ahli USU Medan kembali gagal direalisasikan, masyarakat siap bergerak, dan krisis kepercayaan terhadap institusi hukum di Labuhanbatu akan semakin tak terbendung.
Rep__NR Hasib