Komentar
Way Kanan -- Badan perencanaan pembangunan Daerah (Bapperida) Kabupaten Way Kanan mengelar Rakor tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) di Ruang Buay Pemuka Pengiran Tuha kantor bupati ,Rabu (28/10/2026).
Rakor dan Forum ini hadiri oleh Bupati Way Kanan, Ayu Aslasiyah,S.Ked., Sekda Machiavelli, Wakil Ketua Forum TJSP,M.Alfian, Asisten II,Dr Anthony Thamrin,S.STP.,M.IP., Kepala Baperida, Hendri Sahri,ST,MT, Jajaran Kepala OPD, Jajaran Kabag, Pimpinan Perusahaan, Perbankan, Pimpinan BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta, berapa perusahaan yang tergabung dalam forum TJSP di wilayah Kabupaten Way Kanan serta undangan lainnya.
Bupati kabupaten Way Kanan,Ayu Aslasiyah,S.Ked.,dalam sambutannya mengatakan, "Atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan seluruh Masarakat saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya dan terimakasih atas kehadiran seluruh jajaran pimpinan BUMN, BUMD, dan Perusahaan Swasta, tentu kehadirannya menegaskan bahwa ada komitmen moralnya dan profesional dalam keberadaan dunia usaha di bumi Ramik Ragom yang kita cintai ini, bukan hanya sekadar mencari nilai ekonomi saja tapi melainkan menjadi mitra dalam membangun peradaban dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Way Kanan"terangnya.
Bupati juga menegaskan," Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, CSR tentu bukan hanya sekedar sukarela semata, melainkan mandat konstitusional yang mengikat, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 serta UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal,dimana kegiatan CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran serta berdampak langsung kepada Masarakat," lanjut Bupati.
" Pemerintah Kabupaten Way Kanan memandang bahwa CSR ini bukan sekadar pengganti jaminan sosial saja,melainkan investasi sosial jangka panjang,dimana kemitraan ini akan memajukan kekuatan anggaran daerah dengan plexcibilitas dengan inovasi sektor swasta untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dimasyarakat Kabupaten Way Kanan, saya menyampaikan penegasan penting dengan penuh keterbukaan, dan tentunya sama-sama saling menghargai," sambungnya.
" Terkait dengan dinamika yang berkembang ditengah Masarakat, khususnya mengenai tentang infrastruktur jalan di Way Kanan, Pemerintah Daerah sangat menyadari bahwa secara kewenangan dan yuridis secara administratif, Perusahaan tentu tidak memiliki kewajiban mutlak dalam perbaikan atau pemeliharaan jalan.
Namun demikian disisi lain perturan perundang-undangan sebagai mana termasuk dalam UU Perseroan Terbatas maupun dengan ketentuan penanaman modal secara eksplisit mengamanatkan adanya tanggung jawab sosial dan dukungan CSR, regulasi ini yang akan memberikan keluasan dan plexcibilitas yang sangat luas pada program-program mengenai CSR, tidak terpaku hanya pada satu sektor saja, melainkan semua dapat dialihkan keberbagai macam bidang prioritas lainnya, yang kemanfaatannya tentunya dapat dirasakan secara langsung dan nyata oleh Masarakat.
Disinilah peran pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh Pelaksanaan program CSR ini dapat tegak lurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah tentu bukan untuk mengintervensi ataupun membebani korporasi diluar dari koridor hukum melainkan hadir sebagai pasilitator dan koordinator, maksud dan tujuannya adalah agar penyaluran dari CSR ini dapat benar-benar akan tepat sasaran, tidak berjalan sendiri-sendiri sebagaimana selama ini.
Pemerintah Way Kanan,telah menyiapkan data tunggal,baik byname bydress,dengan data ini tentunya alokasi dari CSR akan dapat menyasar keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Disisi lain,Bupati juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk menjamin kepastian hukum,memberikan kemudahan perizinan serta memberikan iklim investasi yang aman ,nyaman dan kondusif bagi seluruh pemangku usaha di Kabupaten Way Kanan," tutup Bupati.
Rep : Idris