Komentar
PALI, [25 Agustus 2026] – Kebijakan pengadaan pakaian dinas beserta atribut untuk Bupati dan Wakil Bupati kabupaten PALI pada tahun 2026 anggaran ini memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat dan pengamat anggaran.
Proyek pengadaan yang menelan dana fantastis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut dinilai mengangkangi prinsip efisiensi anggaran di tengah situasi ekonomi daerah yang masih membutuhkan prioritas pembangunan lain.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP),dengan kode RUP : 66683989. Nama paket pakai dinas KDH dan WKDH.dengan volume.satu paket.sumber dana APBD di tahun 2026 dengan pagu Rp. 670.000.000 ( Enam ratus tujuh puluh juta rupiah ).
Alokasi dana untuk belanja pakaian dinas kepala daerah ini dianggap terlampau mewah dan tidak mencerminkan empati terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat bawah.
Anggaran yang menyentuh angka ratusan juta rupiah tersebut dinilai mengalami pemborosan, terutama pada pemilihan spesifikasi bahan serta kuantitas atribut yang dianggap berlebihan untuk kebutuhan operasional pejabat tinggi daerah.
"Pengadaan ini jelas mencederai rasa keadilan publik dan mengangkangi asas efisiensi yang diamanatkan undang-undang. Di saat daerah harus melakukan penghematan dan fokus pada pengentasan kemiskinan serta perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, anggaran justru terserap untuk fasilitas penunjang penampilan yang bersifat seremonial," ungkap seorang analis kebijakan publik daerah.
Kritik tajam juga datang dari aktivis peduli anggaran yang mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Wilayah juga Kajari untuk melakukan audit investigatif terhadap proses perencanaan pengadaan ini.
Masyarakat mempertanyakan urgensi dari pergantian baju dinas dengan nilai anggaran sebesar itu, mengingat pakaian dinas dari tahun anggaran sebelumnya dinilai masih sangat layak pakai.
Hingga rilis ini diterbitkan, pihak Sekretariat Daerah (Setda) selaku instansi penanggung jawab pengadaan belum memberikan keterangan resmi terkait rincian harga satuan maupun alasan di balik besarnya alokasi anggaran belanja pakaian dinas tersebut.
Publik mendesak pemerintah kabupaten untuk segera mengevaluasi ulang proyek ini demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah yang akuntabel ( Tim Redaksi ).