Komentar
LABUHANBATU UTARA — Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Dana Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2022 menuai sorotan tajam dari publik dan aktivis pemerhati kebijakan daerah. Selain memperlihatkan minimnya porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur produktif akibat besarnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), sejumlah item belanja bernilai puluhan juta rupiah disinyalir sarat kejanggalan dan diduga fiktif.
Berdasarkan dokumen LPJ Dana Desa TA 2022, Desa Sei Apung mengelola total pagu transfer Dana Desa sebesar Rp1.035.091.000. Namun, alokasi anggaran tersebut dinilai tidak proporsional dan menyimpan celah penyalahgunaan yang memicu pertanyakan besar terkait akuntabilitas Pemdes.
Dari total Dana Desa yang diterima, pemanfaatan anggaran didominasi oleh pos Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) bagi 147 Kepala Keluarga (KK). Alokasi BLT ini menelan anggaran fantastis mencapai Rp529.200.000, atau 51,12% dari keseluruhan anggaran desa.
Porsi belanja bansos yang menembus separuh anggaran ini secara otomatis "mengunci" ruang gerak pembangunan fisik dan program pemberdayaan ekonomi yang produktif. Pembangunan infrastruktur dasar di desa berpenduduk 3.638 jiwa ini menjadi sangat terbatas dan hanya bergantung pada sisa fiskal yang minim. Akibatnya, pengerjaan jalan serta drainase dilakukan secara terfragmentasi dan berstatus pemeliharaan parsial tanpa memberi dampak signifikan bagi akselerasi ekonomi warga.
Tak hanya persoalan ketimpangan struktur anggaran, dugaan penyimpangan administratif berupa kegiatan fiktif menyeruak pada pos kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Pada poin kegiatan Nomor 17, tercatat alokasi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebanyak 2 KALI kegiatan dengan uraian kegiatan "Tanaman Obat Keluarga (TOGA)" senilai Rp14.380.000.
Hasil penelusuran serta informasi yang dihimpun mengindikasikan adanya dugaan kuat bahwa pelaksanaan fisik kegiatan pelatihan tersebut tidak pernah terealisasi secara nyata di lapangan (diduga fiktif), melainkan hanya dijadikan formalitas pencairan anggaran dalam Laporan Pertanggungjawaban. Anggaran senilai Rp14,3 juta tersebut dipertanyakan peruntukannya oleh warga setempat.
Kejanggalan lain muncul pada pos belanja Bidang Kesehatan/Desa Siaga Kesehatan pada poin kegiatan Nomor 14. Pemerintah Desa mencantumkan belanja Penyiapan Tempat Cuci Tangan dan/atau Cairan Pembersih Tangan (Hand Sanitizer) sebanyak 24 PAKET dengan keterangan "Pemberian Bahan Kebersihan untuk 22 Gereja dan 2 Mesjid" senilai Rp10.680.000.
Alokasi anggaran yang membawa nama rumah ibadah ini pun diterpa isu tak sedap. Diduga kuat penyaluran bahan kebersihan ke 22 gereja dan 2 masjid di wilayah Desa Sei Apung tersebut tidak pernah disalurkan secara utuh atau diduga fiktif. Sejumlah pihak mendesak audit faktual kepada para pengurus rumah ibadah penerima guna memastikan apakah bantuan paket kebersihan tersebut benar-benar diterima sesuai nilai yang dianggarkan.
Masyarakat serta lembaga pengawas independen mendesak Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara dan aparat penegak hukum (APH) untuk turun langsung melakukan audit investigatif, baik secara uji petik administrasi maupun verifikasi faktual di lapangan.
Redaksi media memberikan ruang yang seluas-luasnya sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers kepada Pemerintah Desa Sei Apung, Kepala Desa, maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, atau Hak Jawab atas dugaan fiktif pada kegiatan Pelatihan Tanaman Obat Keluarga (Rp14.380.000) dan Pemberian Bahan Kebersihan 22 Gereja & 2 Masjid (Rp10.680.000), serta penjelasan terkait alokasi BLT-DD TA 2022.
Klarifikasi dan tanggapan resmi dapat dikirimkan melalui surel redaksi atau menghubungi kontak konfirmasi redaksi.
Rep NR hasib