Komentar
KALIMANTAN BARAT -- Kasus dugaan penggunaan dokumen palsu dalam proses pemulangan jenazah seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, kini memicu reaksi keras. Praktik yang mencederai kemanusiaan dan hukum ini menuntut tanggung jawab penuh dari pihak terkait.
Menanggapi polemik tersebut, Koordinator Wilayah Kalimantan Barat Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Bung Mesa, dengan tegas mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk tidak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa kasus ini harus diusut secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel, serta tidak boleh berhenti hanya sebatas perdebatan di ruang publik.
"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna melakukan investigasi mendalam," tegas Bung Mesa.
Menurut KPBI, pemalsuan dokumen dalam proses pemulangan jenazah merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan keluarga korban, tetapi juga mencoreng marwah perlindungan pekerja migran. Pihaknya menegaskan bahwa transparansi dalam proses hukum ini adalah harga mati demi memberikan keadilan bagi keluarga korban dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan.
Hingga berita ini diturunkan, desakan publik terus menguat agar APH segera mengungkap aktor intelektual di balik dugaan sindikat dokumen palsu tersebut, guna memastikan akuntabilitas dalam tata kelola pemulangan jenazah PMI di wilayah Kalimantan Barat.
Tim Kabar Investigasi ID