Komentar
TELUK PULAI — Ironi pembangunan infrastruktur di daerah kembali menelanjangi lambannya respons pemerintah. Di saat anggaran daerah menggelinding setiap tahunnya, seorang pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bernama Budi, warga dusun binaan Desa Teluk Pulai Dalam, terpaksa turun tangan mengambil alih tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh negara.
Digerakkan oleh rasa jengah yang memuncak akibat kondisi jalan lintas yang hancur lebur layaknya kubangan, Budi melakukan aksi nyata secara swadaya. Ia merogoh kocek pribadinya sendiri untuk membeli batu pitrun demi menimbun titik-titik kerusakan parah di sepanjang jalan lintas yang menghubungkan Desa Teluk Pulai Dalam dan Desa Teluk Pulai Luar. Tidak tanggung-tanggung, volume material yang dikerahkan secara mandiri ini telah mencapai 20 truk batu pitrun yang kini diserakkan di sepanjang jalur yang rusak.
Aksi heroik sekaligus miris ini menjadi tamparan keras bagi dinas terkait. Jalur yang diperbaiki oleh Budi secara manual ini bukanlah jalan setapak terpencil, melainkan bagian dari ruas jalan Tanjung Pasir menuju Kualuh Ledong—jalur logistik krusial yang sempat viral dan dikunjungi langsung oleh mantan Presiden Joko Widodo dalam agenda peninjauan infrastruktur beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, jalan yang sama juga sempat ditinjau langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Kunjungan seremonial para pejabat tinggi negara dan daerah yang sempat membawa angin segar itu kini menyisakan tanya besar. Ketika rombongan protokol telah berlalu dan kamera media telah dimatikan, realita pahit kembali harus ditelan oleh warga setempat. Kehadiran para pemimpin tersebut rupanya belum cukup kuat untuk menggerakkan roda birokrasi daerah agar bekerja lebih gesit dari sekadar meninjau dan berfoto.
"Berharap pada pemerintah hari ini, sama saja seperti mengharapkan bintang jatuh dari langit. Indah dalam khayalan, mustahil dalam kenyataan."
— cetus salah seorang warga Desa Teluk Pulai.
Pekerjaan penimbunan puluhan truk batu ini dilakukan secara konvensional. Tanpa kehadiran alat berat milik dinas pekerjaan umum,yang entah sedang diparkir di mana.Budi memimpin perbaikan ini hanya dengan bermodalkan cangkul, sekop, dan peluh keringat.
Ironi ini terasa kian menyengat jika menilik konstelasi politik lokal. Desa Teluk Pulai Luar bukanlah wilayah tanpa kontribusi; desa ini tercatat sebagai salah satu lumbung suara (basis massa) krusial yang mengantarkan Bupati Labuhanbatu Utara Hendri Yanto Sitorus pada periode pertama kepemimpinannya 2021-2025. Namun, air susu dibalas dengan air tuba politik. Setelah suara masyarakat dikuras habis demi memenangkan kursi kekuasaan, wilayah yang menjadi penentu kemenangan ini justru ditinggalkan dalam kondisi infrastruktur yang mengenaskan.
Secara intelektual, fenomena ini memperlihatkan terjadinya pergeseran beban publik (public burden shifting), di mana sektor privat terkecil (UMKM) harus menambal kegagalan struktural pemerintah. Ketika masyarakat mulai memosisikan pelaku usaha sebagai tumpuan pembangunan infrastruktur—menggantikan fungsi pajak yang rutin mereka bayarkan—maka saat itulah rapor merah mutlak harus diberikan kepada pemerintah daerah dan provinsi setempat.
Hingga berita ini diturunkan, jalan Tanjung Pasir menuju Kualuh Ledong tersebut masih terus diupayakan kelayakannya oleh tangan-tangan swadaya masyarakat. Aliran material batu dari kantong pribadi warga terus mengalir, sementara kantor-kantor pembuat kebijakan tampaknya masih tetap bergeming, nyaman dan hangat di balik meja-meja birokrasi mereka yang dibangun dari mandat suara rakyat yang dilupakan.
Rep : NR hasib