Komentar
JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia resmi memaparkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa edisi Mei 2026. Dalam siaran pers resmi Nomor: SP-42/KLI/2026 yang dikeluarkan di Jakarta, pemerintah memaparkan sejumlah capaian fiskal dan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga solid.
Berdasarkan data resmi pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 tercatat tumbuh positif di kisaran 5,05 persen. Performa ini ditopang kuat oleh tingkat konsumsi rumah tangga domestik yang tetap solid serta realisasi belanja pemerintah yang diakselerasi sejak awal tahun untuk mendorong roda perekonomian.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal yang diambil pemerintah saat ini fokus pada penguatan ekonomi domestik.
"Kinerja fiskal dan instrumen APBN hingga bulan Mei 2026 ini tetap berjalan secara solid, sehat, dan terkendali. Pemerintah terus berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan daya beli masyarakat serta percepatan realisasi belanja program prioritas. Di tengah dinamika dan ketidakpastian global, APBN akan tetap berfungsi optimal sebagai pelindung masyarakat (shock absorber) dan penopang stabilitas ekonomi nasional," ujar Deni Surjantoro dalam rilis resmi tertulisnya, Rabu (20/5/2026).
Dari sisi postur anggaran hingga periode April-Mei 2026, performa APBN menunjukkan tren yang sangat terkendali. Defisit anggaran berada pada level yang aman dan jauh di bawah ambang batas legal yang ditetapkan oleh undang-undang. Keuangan negara dinilai memiliki bantalan fiskal yang kuat untuk menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global dan fluktuasi nilai tukar.
Pihak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kebijakan fiskal tetap diarahkan secara berkelanjutan (sustainable) guna memastikan seluruh program kerja prioritas nasional berjalan tanpa hambatan.
Hingga kuartal pertama tahun berjalan, realisasi pendapatan negara menunjukkan capaian yang stabil. Sektor perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), tetap menjadi motor penggerak utama penerimaan negara. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap memberikan kontribusi yang positif meski menghadapi tantangan moderasi harga sejumlah komoditas ekspor.
Di sisi pengeluaran, Kemenkeu terus mengoptimalkan strategi akselerasi penyerapan anggaran di awal tahun agar dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Anggaran belanja negara diprioritaskan untuk menjamin pendanaan penuh bagi program-program kesejahteraan rakyat, penguatan sektor pangan, subsidi energi, serta penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) guna mendukung roda pembangunan di tingkat regional.
Selain fokus pada penyerapan anggaran, Kementerian Keuangan bersama Aparat Penegak Hukum (APH) juga menegaskan komitmen berkelanjutan dalam melakukan penertiban administratif serta penyelamatan aset-aset strategis milik negara demi menjaga kekayaan negara dari penguasaan ilegal.
(KI-ID/Red)