Komentar
JAKARTA, 24/2/2026, Pemerintah secara resmi telah menjalankan roda APBN 2026 dengan target belanja yang fantastis mencapai Rp3.842,7 triliun. Memasuki akhir Februari 2026, sorotan publik tertuju pada bagaimana negara menyeimbangkan ambisi program populis dengan disiplin fiskal yang ketat.
Berdasarkan data terbaru yang dihimpun tim redaksi, APBN 2026 didesain dengan defisit sebesar Rp.689,1 triliun atau sekitar 2,68% terhadap PDB. Meski masih di bawah batas aman UU (3%), angka ini mencerminkan tekanan besar pada pembiayaan negara.
Hingga Januari 2026, realisasi defisit tercatat sudah menyentuh Rp54,6 triliun. Pemerintah juga terpantau telah menarik utang baru sebesar Rp127,3 triliun di awal tahun untuk mengamankan cash flow program prioritas.
Tahun 2026 menjadi pembuktian bagi janji politik Presiden Prabowo Subianto. Terdapat tiga pos belanja yang menjadi pusat perhatian investigasi anggaran tahun ini. Yaitu :
1. Makan Bergizi Gratis (MBG): Dengan alokasi mencapai Rp335 triliun, program ini menjadi penyerap anggaran terbesar untuk kategori perlindungan sosial baru. Tantangannya ada pada distribusi dan potensi kebocoran di tingkat daerah.
2. Anggaran sebesar Rp164,4 triliun dikucurkan demi mengejar target swasembada beras dan jagung. Modernisasi alat pertanian menjadi komponen biaya paling dominan.
3. Alokasi Rp402,4 triliun disiapkan, terutama untuk menambal subsidi energi dan memacu lifting migas yang ditargetkan mencapai 610 ribu barel per hari.
Meskipun penerimaan pajak di awal tahun tumbuh 30%, tantangan besar tetap membayangi. Nilai tukar Rupiah yang dipatok pada Rp16.500/USD menjadi variabel sensitif. Pelemahan Rupiah sedikit saja dapat membengkakkan biaya impor BBM dan pembayaran bunga utang luar negeri.
"Kita perlu mengawal apakah kenaikan penerimaan pajak ini murni dari aktivitas ekonomi atau tekanan administratif yang justru membebani pelaku usaha kecil," ungkap salah satu analis kebijakan publik kepada Kabar Investigasi ID.
Redaksi Kabar Investigasi ID akan terus memantau aliran dana Transfer ke Daerah (TKD) yang tahun ini mencapai angka signifikan, terutama untuk mendukung Mandatory Spending pendidikan sebesar Rp760 triliun.
Rep : Tim Redaksi Kabarinvestigasi.id