Komentar
LABUHANBATU UTARA — Desa Tanjung Mengedar di Kecamatan Kualu Hilir kini berada dalam sorotan tajam. Alokasi Dana Desa (DD) yang mencapai angka fantastis miliaran rupiah per tahun diduga kuat tidak menyentuh akar rumput, melainkan menguap dalam skema yang terindikasi fiktif dan sistematis. Kondisi ini memicu desakan publik agar pemerintah pusat segera melakukan intervensi total.
Anggaran Fantastis, Realisasi Tragis, Berdasarkan penelusuran data anggaran tiga tahun terakhir, Desa Tanjung Mengedar menerima kucuran dana yang sangat signifikan:
2023: Rp 1.908.234.000
2024: Rp 1.905.637.000
2025: Rp 1.516.391.000
Dengan total melebihi Rp 5,3 miliar, desa ini seharusnya mengalami transformasi infrastruktur yang masif. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan anomali. Akun TikTok "Suara Rakyat Desa" melontarkan tudingan keras bahwa realisasi Dana Desa tahun 2025 diduga fiktif hingga 90%.
Ironi pembangunan ini terlihat nyata saat distribusi logistik Pemilu 2025, di mana petugas KPU terpaksa menggunakan jetor untuk menembus lumpur akibat infrastruktur jalan yang hancur total. "Kalau dana itu benar dipakai, tidak mungkin desa kami seperti ini. Kami curiga uangnya memang tidak pernah turun ke rakyat," ungkap salah seorang warga dengan nada geram.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media Investigasi.id terhadap Kepala Desa (Kades) berinisial I dan Bendahara Desa Ib justru menemui jalan buntu. Alih-alih memberikan klarifikasi transparan, pihak aparat desa diduga melakukan pemblokiran kontak WhatsApp jurnalis.
Sikap tertutup ini dinilai sebagai upaya menghindari pertanggungjawaban publik dan semakin memperkuat kecurigaan adanya penyelewengan yang terorganisir.
Dugaan korupsi Dana Desa ini hanyalah puncak gunung es dari rentetan kontroversi yang menyeret nama Kades I. Ia sebelumnya santer diberitakan terkait:
1.Diduga melakukan Penjualan Hutan Lindung & Mangrove. mencatut nama warga untuk keuntungan pribadi dengan nilai transaksi mencapai Rp 4,5 miliar
2.Penyalahgunaan Wewenang: Berbagai laporan terkait tata kelola desa yang menyimpang pada tahun 2024.
3*Kasus Pidana: Dugaan keterlibatan dalam kasus penganiayaan yang sempat viral
Kritik keras pun datang dari Ketua LSM LPPN, Bangkit Hasibuan, yang sebelumnya telah melayangkan surat peringatan resmi terkait bobroknya kepemimpinan di desa tersebut.
Kini, masyarakat Tanjung Mengedar menaruh harapan terakhir pada komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan audit Dana Desa secara nasional. Warga mendesak agar tim audit independen dari pusat turun langsung ke lokasi, mengingat pengawasan di tingkat daerah dinilai telah mandul dan gagal total.
Muncul pula spekulasi miring di tengah masyarakat mengenai adanya dugaan "main mata" antara oknum Aparat Penegak Hukum (APH) lokal dengan pihak desa, yang menyebabkan kasus-kasus di Tanjung Mengedar seolah kebal hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Tanjung Mengedar masih memilih bungkam. Publik kini menunggu apakah negara akan hadir memberikan keadilan, atau membiarkan Tanjung Mengedar tetap menjadi simbol pembusukan pengawasan negara.
Rep___NR hasib