Komentar
Jakarta, Kamis 6 November 2025 -- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Pemberian Pinjaman Oleh Pemerintahan Pusat. Anggota DPRD Kabupaten Sambas Kalimantan Barat melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kunjungan kerja ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara DPRD Sambas dan Kemendagri dalam mendukung pembangunan daerah.
Dalam pertemuan dengan pejabat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, anggota DPRD Sambas membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan keuangan daerah, administrasi kewilayahan dan pembangunan infrastruktur. Mereka juga berbagi pengalaman dan best practice dalam mengelola keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. RAHMADI S.E dari Partai Gerindra juga ikut Hadir dalam kunjungan tersebut menjelaskan kepada wartawan serta menyampaikan beberapa poin penting di antaranya :
- Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel, Anggota DPRD Sambas menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sambas.
- Mereka juga membahas terkait administrasi kewilayahan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.
- Kunjungan kerja ini pihak kementrian berharap dapat meningkatkan kerja sama yang erat antara DPRD Sambas dan Kemendagri dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dan kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Sambas.
Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan DPRD Sambas dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas dalam mengelola keuangan daerah dan administrasi kewilayahan. sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan." Imbuhnya
Di kesempatan yang sama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten sambas melakukan kunjungan dan melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas tatacara pengelolaan keuangan daerah yang baik." Tutur Rahmadi S.E.
Dalam pertemuan tersebut juga di bahas mengenai metode dan strategi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah.
dalam kesempatan tersebut, pihak Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyampaikan beberapa pion penting. Di antaranya :
- Kemendagri menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
- Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik.
- Banggar DPRD Kabupaten Sambas diharapkan dapat bekerja sama dengan Kemendagri untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Konsultasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan Banggar dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan terbaru yang di keluarkan oleh pihak Kementrian. " Tutup Rahmadi S.E.
Rep : Samsul Hidayat