Torehkan Skor Tertinggi Se-Kalbar, Pemkab Sambas Ditantang Buktikan Inovasi Tak Sekadar Seremoni. -->

Iklan Semua Halaman

Torehkan Skor Tertinggi Se-Kalbar, Pemkab Sambas Ditantang Buktikan Inovasi Tak Sekadar Seremoni.

Kabar Investigasi
Kamis, 12 November 2026

 



​PONTIANAK — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas resmi dinobatkan sebagai peraih skor tertinggi Indeks Inovasi Daerah (IID) se-Provinsi Kalimantan Barat. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung kepada Bupati Sambas, H. Satono, dalam agenda Gelar Orientasi dan Apresiasi (GELORA) Inovasi Daerah Tahun 2026 di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (11/11/2026).


​Berdasarkan data evaluasi resmi yang dipaparkan dalam forum tersebut, Sambas memimpin klaster kabupaten dengan skor awal 60,94 pada tahun 2025. Usai melewati proses validasi dan kendali mutu (quality control/QC) pada tahun 2026, angka tersebut terkoreksi naik ke posisi puncak (tercatat 61,71 poin pada draf rilis resmi dan 63,73 poin pada publikasi grafis Pemkab). Capaian ini mengungguli daerah lain di Kalbar dan melampaui standar rata-rata nasional.



​Berikut rincian perbandingan skor IID klaster kabupaten dan kota di Kalimantan Barat:

​Klaster Kabupaten:

​Kabupaten Sambas: 60,94 poin (skor awal)  

​Kabupaten Kubu Raya: 52,73 poin  

​Kabupaten Sanggau: 49,78 poin  

​Klaster Kota:

​Kota Singkawang: 55,60 poin  

​Kota Pontianak: 54,47 poin


​Menanggapi predikat tersebut, Bupati Sambas H. Satono mengakui bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membenahi tata kelola birokrasi. Namun, ia mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak cepat berpuas diri dan memastikan setiap program tidak berhenti di atas kertas.



​"Prestasi ini adalah hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah dalam menghadirkan terobosan pemerintahan yang efektif, terukur, dan berorientasi langsung pada kemudahan layanan bagi masyarakat," ujar Satono usai menerima plakat penghargaan.


​Lebih lanjut, Satono menegaskan bahwa penghargaan ini harus menjadi tolok ukur evaluasi berkelanjutan. Ia menuntut agar setiap inovasi yang dirancang perangkat daerah tidak berhenti sebatas pemenuhan syarat administrasi semata, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.  

​kabaiinvestigasi.id.