Komentar
SAMBAS — Pemerintah Kabupaten Sambas menunjukkan komitmen kuat dalam menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, yang dipimpin langsung oleh Bupati Sambas, H. Satono, didampingi unsur Forkopimda, Dandim 1208/Sambas, Kapolres Sambas, serta jajaran perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
Rapat strategis ini secara khusus membedah kesiapan teknis pembukaan kembali operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk secara optimal, guna memastikan arus mobilitas orang serta distribusi logistik lintas negara dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif maupun teknis.
Bupati Sambas, H. Satono, dalam arahannya menekankan bahwa keberadaan PLBN Aruk bukan sekadar gerbang lintas batas administratif semata, melainkan urat nadi penggerak kesejahteraan masyarakat perbatasan.
"Kita ingin memastikannya tidak sekadar formalitas, namun PLBN Aruk harus betul-betul memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Sambas dan memperkuat posisi Indonesia di wilayah perbatasan," tegas Bupati Satono.
Ia menambahkan, sinergi lintas instansi mulai dari jajaran TNI-Polri, pihak keimigrasian, bea cukai, hingga pengelola kawasan menjadi pilar mutlak agar seluruh standar operasional prosedur (SOP) di perbatasan dapat terpenuhi secara akuntabel.
"Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Koordinasi bersama unsur Forkopimda dan instansi vertikal adalah kunci agar pelayanan publik di perbatasan ini kembali pulih secara maksimal, tertib hukum, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas," imbuhnya.
Menutup rangkaian rapat koordinasi tersebut, Bupati Sambas memastikan bahwa hasil evaluasi dan kesepakatan lintas sektoral ini akan segera ditindaklanjuti secara berjenjang kepada pemerintah pusat agar proses pemulihan operasional PLBN Aruk dapat direalisasikan dalam waktu dekat demi stabilitas dan kemajuan daerah.
"Pungkasnya, percepatan ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional kita bersama untuk menjaga kedaulatan sekaligus mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya.