Komentar
LABUHANBATU UTARA — Skandal birokrasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Utara kembali memantik letupan kemarahan publik. Kasus penyimpangan dan dugaan penjualan aset negara berupa pintu kaca bekas RGD yang secara nyata terjadi di UPTD Puskesmas Tanjung Ledong kecamatan kualuh ledong kabupaten labuhanbatu Utara Sumatera Utara, bukan sekadar pelanggaran etika birokrasi biasa, melainkan sebuah bentuk pelecehan terang-terangan terhadap marwah pemerintahan.
Lebih parahnya lagi, bukti-bukti visual otentik berupa foto dan video terkait aksi lancung tersebut telah dikantongi oleh instansi terkait di tingkat kabupaten. Namun, hingga detik ini, sikap yang ditunjukkan oleh instansi pengawas seolah mencerminkan pembiaran yang terstruktur.
Menghadapi bukti-bukti telak yang sudah terpampang nyata, publik mendesak agar Bupati Labuhanbatu Utara tidak lagi setengah-setengah dalam menindak tegas para pelaku pelanggaran. Lembaga pengawas internal seperti Inspektorat, Dinas Kesehatan, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kini berada di bawah pusaran mosi tidak percaya akibat respons lamban dan terkesan menutup-nutupi kasus ini.
Desakan hukum dan administratif yang mengemuka dengan tegas menuntut:
1. Pencopotan Jabatan Seketika: Mencopot seluruh oknum pejabat struktural di tingkat Puskesmas hingga dinas teknis yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam skandal penjualan aset fasilitas kesehatan.
2. Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH): Menjatuhkan sanksi terberat berupa pemecatan tidak dengan hormat bagi oknum aparatur sipil negara (ASN) yang telah mencederai sumpah jabatan dan mempermalukan institusi Pemkab Labura.
3. Audit Menyeluruh: Melakukan investigasi mendalam dan audit total terhadap seluruh aliran dana operasional, termasuk transparansi pengelolaan dana JKN dan BOK di UPTD Puskesmas Tanjung Ledong.
Menyoroti mandulnya langkah taktis dari instansi pengawas di tingkat kabupaten, perwakilan pers dan investigasi, Munawir Hasibuan, melontarkan kritik pedas yang menelanjangi logika serta nalar para pejabat berwenang di Labura:
"Saya yakin kalian di Inspektorat, Dinas Kesehatan, dan BKD itu mempunyai pendidikan tinggi, title yang luar biasa. Tapi kenapa kalian seakan manusia bodoh yang tidak punya pemikiran,yang tidak berpikir bahwa oknum seperti itu wajib dibuang dan diberikan sanksi daripada mencoreng nama baik Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara?"
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta kode etik jurnalistik yang berlaku, redaksi tetap membuka seluas-luasnya ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait—baik dari manajemen UPTD Puskesmas Tanjung Ledong, Dinas Kesehatan, Inspektorat, maupun BKD Labuhanbatu Utara—guna memberikan tanggapan atau sanggahan atas temuan investigasi ini.
Namun, di sisi lain, redaksi menegaskan tidak akan mundur selangkah pun. Kami akan terus mengawal ketat kasus ini hingga tuntas, memastikan transparansi penegakan hukum berjalan di bumi Labuhanbatu Utara, serta mendesak agar institusi negara tidak dijadikan tameng bagi oknum-oknum yang merusak kepercayaan publik.
Rep elang_panas.anti86