Komentar
PONTIANAK — Maraknya sorotan publik dan viralnya konflik yang terjadi di kawasan Border Pos Cross Border (PLBN) Aruk mendapat tanggapan keras dari Praktisi dan Pengamat Hukum Kalimantan Barat, Herman Hofi Munawar. Ia mendesak pihak kepolisian bergerak cepat mengusut tuntas dugaan tindak pidana dalam insiden pembawaan secara paksa lima petugas Bea Cukai oleh sekelompok massa dari PLBN Aruk ke Kabupaten Bengkayang.
Herman Hofi menegaskan, kepolisian tidak boleh hanya mengambil posisi aman atau sekadar menjadi "fasilitator damai" dalam insiden yang menjadi perhatian luas masyarakat ini. Menurutnya, tindakan memboyong aparat negara yang sedang bertugas tanpa wewenang yang sah jelas memenuhi unsur perbuatan pidana, termasuk perampasan kemerdekaan yang dibarengi bentuk intimidasi maupun ancaman.
"Pernyataan kepolisian yang menyebut para petugas hanya 'dibawa untuk mediasi' sangat memprihatinkan. Kata 'kesepakatan' yang lahir dalam situasi di mana petugas berada di bawah kontrol atau tekanan massa bukanlah kesepakatan yang murni bebas secara hukum," ungkapnya.
"Tekanan psikologis dan fisik yang nyata meragukan keabsahan proses tersebut. Jangan sampai ada preseden buruk di mana aparat negara merasa takut menjalankan tugas dan fungsinya akibat khawatir digiring massa lalu dibebani 'sanksi adat' hingga ratusan juta rupiah," imbuhnya menanggapi situasi tersebut.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa PLBN Aruk merupakan objek dan fasilitas strategis milik negara yang tingkat keamanannya wajib menjadi prioritas utama.
"Menghormati hukum adat adalah kewajiban bersama, tetapi menghormati kedaulatan hukum negara serta melindungi aparat yang bertugas adalah kewajiban yang jauh lebih tinggi. Ketika keduanya bertabrakan, hukum negara harus berdiri paling depan," paparnya dengan tegas.
Menanggapi sikap aparat penegak hukum di lokasi saat kejadian berlangsung, Herman Hofi mendesak Divisi Propam Polri untuk turun tangan memeriksa personel kepolisian yang berada di tempat kejadian perkara (TKP). Langkah ini dinilai krusial guna mengevaluasi kesiapan serta respons ketegasan aparat dalam menjaga kedaulatan hukum sejak awal.
"Kepolisian dituntut untuk tidak pasif dan harus menegakkan hukum secara tegas sejak awal terhadap siapa pun yang mengganggu ketertiban umum serta mengancam keselamatan aparat negara saat menjalankan tugasnya," tutupnya.
Rep : Tim Kabarinvestigasi.id