Komentar
LABUHANBATU UTARA — Skandal dugaan pemotongan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kuala Bangka, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, menuai sorotan tajam dari kalangan pers dan pemerhati kebijakan publik. Praktik penahanan dan pemotongan hak finansial tenaga kesehatan ini dinilai mencederai prinsip tata kelola keuangan yang transparan serta merugikan kesejahteraan pegawai.
Berdasarkan investigasi dan informasi yang dihimpun di lapangan, dugaan pemotongan sepihak ini terjadi secara sistematis dalam dua tahun anggaran berturut-turut. Pada tahun anggaran 2025, pemotongan dana JKN dilaporkan mencapai 30 persen, sementara pada tahun anggaran 2026 kembali dipotong sebesar 25 persen. Kebijakan ini memicu keresahan mendalam di kalangan tenaga medis dan staf Puskesmas Kuala Bangka yang merasa hak-haknya dikebiri tanpa dasar hukum atau regulasi yang jelas.
Upaya konfirmasi dan uji informasi yang dilakukan oleh awak media untuk mendapatkan klarifikasi berimbang justru menemui jalan buntu. Kepala Puskesmas Kuala Bangka, yang berinisial A Sitorus, diduga sengaja menghindari tanggung jawab moral dan administratif dengan memblokir nomor kontak WhatsApp wartawan yang hendak meminta penjelasan resmi terkait dasar pemotongan dana JKN tersebut.
Tindakan menutup akses informasi publik ini tidak hanya mencerminkan arogansi birokrasi, tetapi juga melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta mencederai kemitraan strategis antara instansi pemerintah dan pers nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Melihat indikasi penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian keuangan yang berdampak langsung pada hak-hak pegawai Puskesmas Kuala Bangka, Redaksi KabarInvestigasi.id bersama elemen masyarakat mendesak instansi berwenang untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit:
1. Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara: Segera menurunkan tim audit investigatif internal guna mengaudit seluruh aliran dana JKN di UPT Puskesmas Kuala Bangka Tahun Anggaran 2025 dan 2026 secara transparan.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara: Mengambil tindakan administratif tegas dengan memeriksa Saudara A Sitorus atas dugaan pelanggaran wewenang, serta mengevaluasi kelaikannya memimpin fasilitas kesehatan masyarakat.
3. Aparat Penegak Hukum (APH) — Polres Labuhanbatu Utara dan Kejaksaan Negeri: Membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi atau pungutan liar dalam pengelolaan dana JKN yang merugikan hak finansial tenaga kesehatan di Puskesmas Kuala Bangka.
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, Redaksi KabarInvestigasi.id tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan membuka seluas-luasnya Ruang Hak Jawab kepada Kepala Puskesmas Kuala Bangka, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Klarifikasi, tanggapan, atau hak jawab resmi dapat disampaikan langsung melalui:
Email Redaksi: kabarinvestigasi@gmail.com
Kontak Resmi: +62 821-6495-8569
Redaksi KabarInvestigasi.id menegaskan akan terus mengawal kasus ini secara konsisten, objektif, dan tuntas hingga keadilan bagi para pegawai Puskesmas Kuala Bangka terpenuhi serta akuntabilitas anggaran publik di Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat ditegakkan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Rep elang_panas