Komentar
PONTIANAK, KALBAR — Penanganan perkara dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Kalbar oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat mendapat sorotan tajam dari Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H., pada Kamis (12/11/2026).
Sorotan ini bermula setelah pihak Ditreskrimsus Polda Kalbar mengumumkan bahwa status perkara dugaan penyimpangan KUR Bank Kalbar tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Kendati demikian, dalam proses yang berjalan, penyidik disebut masih berfokus untuk mengumpulkan sekurang-kurangnya dua alat bukti guna menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun ditetapkan sebagai tersangka.
Menanggapi dinamika hukum tersebut, Dr. Herman Hofi Munawar menilai terdapat persoalan mendasar yang wajib dicermati secara saksama oleh aparat penegak hukum. Langkah kehati-hatian ini dinilai krusial agar proses penegakan hukum berjalan secara profesional, objektif, serta tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia mengingatkan agar jajaran penyidik senantiasa memegang teguh prinsip due process of law (proses hukum yang adil dan sesuai prosedur) demi menjamin kepastian serta keadilan hukum yang substansial bagi semua pihak.
"Penyidikan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, bukan dipaksakan," tegas Dr. Herman Hofi Munawar, menyoroti urgensi kecermatan serta ketelitian aparat penegak hukum dalam setiap tahapan proses yang sedang berjalan.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih terus memantau perkembangan penyidikan guna memastikan transparansi pengusutan perkara tersebut kepada publik.
Rep : Tim Kabarinvestigasi.id