Komentar
PONTIANAK — Penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) menuai sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, pandangan hukum mengemuka agar penegakan hukum tetap berjalan dalam koridor yuridis yang tepat dan proporsional.
Pengamat hukum sekaligus akademisi, Herman Hofi Munawar, S.H., M.H., menegaskan bahwa penggunaan dana CSR secara prinsip tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan dana CSR bersumber dari kekayaan perusahaan swasta yang sifatnya sukarela dan privat, meskipun terdapat kewajiban bagi perusahaan tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
"Dana ini jelas berbeda dengan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yang meliputi APBN, APBD, serta kekayaan yang dipisahkan pada BUMN maupun BUMD, di mana CSR tidak termasuk di dalamnya," katanya.
Lebih lanjut, praktisi hukum yang juga dikenal sebagai pemerhati kebijakan publik ini menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mensyaratkan adanya unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ketika dana yang digunakan berasal murni dari CSR dan tidak bercampur dengan keuangan negara, maka unsur kerugian negara otomatis tidak terpenuhi.
"Akibatnya, perbuatan yang diduga terjadi—meskipun mungkin mengandung unsur perbuatan melawan hukum—lebih tepat dikaji dalam ranah hukum perdata, atau delik umum seperti penggelapan maupun penipuan, bukan sebagai pidana khusus korupsi," lanjutnya.
Terkait keterlibatan pejabat daerah dalam panitia kegiatan, dinilai tidak serta-merta mengubah status hukum dana CSR menjadi keuangan negara. Selama tidak ada bukti autentik bahwa dana tersebut masuk ke dalam kas negara atau daerah dan kemudian disalahgunakan, maka kualifikasi tindak pidana korupsi tidak dapat dipaksakan.
"Penegakan hukum harus tetap berpegang pada asas legalitas dan proporsionalitas. Memaksakan label korupsi terhadap objek yang secara yuridis tidak memenuhi unsur-unsur tipikor justru dapat melemahkan kepastian hukum itu sendiri," imbuhnya.
Publik berhak mendapatkan kejelasan bahwa tidak semua bentuk penyimpangan dana, terlebih yang bersumber dari sektor swasta, otomatis masuk ke dalam kategori korupsi. Oleh karena itu, penggunaan dana CSR dalam kegiatan Napak Tilas tidak dapat serta-merta diseret ke ranah tipikor.
"Proses hukum yang sedang berjalan hendaknya tetap objektif, berdasarkan alat bukti yang kuat, serta tidak melampaui batasan hukum yang berlaku demi terjaganya keadilan," pungkasnya.
Rep : Tim Kabarinvestigasi.id