Komentar
PONTIANAK – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terus memperluas cakupan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang yang bergulir pada rentang tahun 2022 hingga 2024. Langkah penegakan hukum ini kian diintensifkan guna mengurai aliran dana serta menguji validitas alat bukti yang ada.
Sebagai bagian dari strategi pengembangan konstruksi perkara, penyidik telah melayangkan surat pemanggilan resmi secara bertahap kepada 24 orang pihak terkait yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 10 hingga 17 November 2026. Dari total pihak yang dipanggil, sebagian besar terdiri atas 23 Direktur Utama Perusahaan serta seorang Pimpinan Cabang dari institusi perbankan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Emilwan Ridwan, melalui Kasi Penerangan Hukum I Wayan Gedin Arianta, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pemanggilan massal ini esensial untuk mendalami peran dan keterlibatan langsung para pemangku kepentingan korporasi.
"Pemanggilan sejumlah pihak ini merupakan bagian dari proses pendalaman penyidikan. Penyidik tidak hanya menelusuri aliran dan penggunaan dana CSR, tetapi juga menggali sejauh mana keterkaitan, peran, serta pengetahuan masing-masing pihak terhadap proses penghimpunan, pengelolaan, dan penggunaan dana dalam kegiatan Napak Tilas tersebut," ujar I Wayan Gedin Arianta.
Langkah progresif ini diambil untuk memperkuat kerangka pembuktian, melengkapi instrumen alat bukti, serta memastikan diperolehnya gambaran peristiwa pidana yang utuh dan objektif. Hal ini menjadi landasan yuridis sebelum penyidik menentukan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana di muka hukum.
Kejati Kalbar menegaskan komitmen penuh untuk menuntaskan perkara ini secara transparan, akuntabel, serta berpegang teguh pada prinsip due process of law. Setiap saksi yang dimintai keterangan dijamin hak-hak hukumnya dan tetap dilindungi oleh asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
"Kami tegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional, cermat, dan berdasarkan alat bukti. Kejati Kalimantan Barat berkomitmen menuntaskan penyidikan perkara ini secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada pihak yang berada di atas hukum, namun penetapan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan hasil penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan," pungkas pihak Penkum Kejati Kalbar.
Penyidikan ini dipastikan akan terus bergulir dengan menelusuri setiap fakta lapangan, menguji aliran dana, serta mengonfirmasi peran strategis setiap subjek hukum guna memastikan keadilan substantif dapat ditegakkan.
Rep : Tim Kabarinvestigasi.id