Komentar
Labura, Sumatra Utara -- Dunia kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) kembali berada di titik nadir paling memprihatinkan. Apa yang selama ini disembunyikan rapat-rapat di balik dinding-dinding steril kantor birokrasi kini terbuka secara vulgar.
Kasus dugaan penjarahan aset negara berupa rongsokan medis di Puskesmas Tanjung Ledong—yang menyeret nama kepala puskesmasnya sebagai "makelar barang bekas" sekaligus perampok hak tenaga kesehatan—bukanlah sekadar insiden moral yang berdiri sendiri. Peristiwa ini telah menjelma menjadi symptom (gejala) dari penyakit sistemik yang jauh lebih akut: matinya nurani pengawasan dan masifnya pembiaran struktural di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Diamnya Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Inspektorat, hingga Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di tengah gelombang protes dan pemberitaan investigatif memunculkan pertanyaan publik yang fundamental: Apakah bobrok dan mentalitas transaksional ini sudah menjadi standar operasional tidak tertulis di seluruh puskesmas se-Kabupaten Labura, sehingga Dinas Kesehatan memilih menjadi pelindung berjamaah?
Ketika pengawasan internal melemah, impunitas birokrasi merajalela. Kasus di Tanjung Ledong membuka mata publik bahwa pengawasan fungsional oleh Dinas Kesehatan dan Inspektorat Kabupaten Labura mandul secara terstruktur. Alih-alih melakukan audit investigatif dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap oknum-oknum yang mencoreng marwah daerah, instansi pembina justru terkesan bermain aman, melindungi kolega, dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Sikap apatis ini menciptakan preseden buruk bahwa jabatan publik dapat disalahgunakan tanpa takut akan konsekuensi hukum.
Di akar rumput, penderitaan masyarakat Labura telah mencapai batas kesabaran. Layanan kesehatan dasar yang seharusnya dijamin oleh negara kini berubah menjadi arena komersialisasi penderitaan rakyat.
1. Krisis Farmasi di RSUD Aek Kanopan: Masyarakat Labura terus menerus mengeluhkan kekosongan obat-obatan esensial di RSUD Aek Kanopan. Pasien dan keluarganya dipaksa menanggung beban finansial ganda untuk membeli obat di luar rumah sakit, mencerminkan buruknya manajemen rantai pasok farmasi (supply chain management) dan perencanaan logistik anggaran kesehatan daerah.
2. Tragedi Kemanusiaan di Tanjung Ledong: Saat wabah malaria melanda dan menyerang warga secara masif, Puskesmas Tanjung Ledong justru berdalih bahwa stok obat malaria kosong. Namun, ironi sekaligus kejahatan kemanusiaan terjadi di lapangan: obat malaria yang seharusnya didapatkan secara gratis oleh pasien justru diperjualbelikan secara bebas oleh oknum pegawai Puskesmas Tanjung Ledong seharga Rp300.000 per paket. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pemerasan terhadap orang sakit di tengah wabah—sebuah tindakan amoral yang mencederai sumpah jabatan tenaga kesehatan.
Mengingat mandulnya mekanisme pengawasan lokal dan kuatnya indikasi persekongkolan birokrasi di tingkat kabupaten, publik dan elemen masyarakat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, RSUD Aek Kanopan, serta jaringannya.
Negara tidak boleh kalah oleh komplotan birokrat bermental rente yang memperjualbelikan penderitaan rakyat. KPK RI harus mengusut tuntas:
- Aliran dana dan tata kelola pengadaan obat-obatan serta logistik kesehatan di Dinas Kesehatan Labura.
- Dugaan penyalahgunaan wewenang, penjualan aset negara, dan komersialisasi obat bantuan atau subsidi di Puskesmas Tanjung Ledong.
- Pertanggungjawaban moral dan administratif Kepala Dinas Kesehatan Labura dan Inspektorat yang selama ini terkesan melindungi kebusukan birokrasi daerah.
Masyarakat Labura sudah lelah hidup dalam cengkeraman pelayanan kesehatan yang diskriminatif dan koruptif. Saatnya hukum ditegakkan tanpa kompromi, dan para oknum perusak marwah daerah diseret ke muka pengadilan.
Redaksi menegaskan bahwa kami akan terus mengawal kasus jahanam ini dan tidak akan mundur setapak pun demi menegakkan kebenaran serta membela hak-hak masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Perwakilan Redaksi menyatakan dengan tegas, "Sumpah jabatan kalian saat dilantik dulu ternyata hanya pajangan bibir belaka. Ketika instansi terkait dan pimpinan tertinggi memilih bungkam atas kesalahan fatal yang merusak nama baik daerah, kalian bukan lagi pelayan masyarakat, melainkan beking kebusukan itu sendiri. Teruslah bungkam! Tapi sadarlah, suara yang kalian remehkan hari ini akan segera berubah badai yang menyeret kalian keluar dari zona nyaman."
Rep elang_panas.anti86