Komentar
GUNUNGKIDUL -- Program tata kelola Prolanis yang dilaksanakan oleh beberapa UPT Puskesmas di Gunungkidul dan bersumber dari anggaran BPJS memasuki babak baru. Hal ini menyusul munculnya informasi mengenai dugaan SPJ fiktif yang dilakukan oleh sejumlah oknum Puskesmas terkait penggunaan dana fee yang diperoleh dari Laboratorium Devara.
Saat dikonfirmasi pada Selasa, 10 November 2026, Ketua Forkom Kepala Puskesmas se-Gunungkidul, dr. Kuncoro, M.Kes., yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Puskesmas Ponjong 1, tidak menampik adanya fee atau kickback yang diperoleh dari Laboratorium Devara. Dana tersebut disebut masuk ke rekening pribadi karyawan Puskesmas Ponjong 1, bukan ke rekening BLUD Puskesmas Ponjong 1 sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hal serupa disebut juga terjadi di sejumlah Puskesmas lainnya.
"Dana kami terima melalui transfer. Kalau di Puskesmas kami, yakni Ponjong 1, fee tersebut kami gunakan untuk membiayai kegiatan operasional Prolanis," ucap Kuncoro.
Kuncoro juga mengakui bahwa biaya operasional yang berasal dari fee Laboratorium Devara tersebut tidak tercatat dalam DPA. Dengan demikian, pertanggungjawabannya hanya berupa SPJ.
Dari informasi yang diperoleh awak media, terdapat oknum Puskesmas yang diduga kuat membuat SPJ fiktif terkait penggunaan fee dari Laboratorium Devara. Hal ini menjadi babak baru yang semakin memperkeruh pelaksanaan Program Prolanis di Puskesmas.
Sebelumnya, Kuncoro juga membenarkan bahwa kasus dugaan gratifikasi dalam program kerja sama Prolanis dengan Devara telah dilaporkan kepada Unit Tipikor Polres Gunungkidul. Laporan tersebut telah berjalan selama tujuh bulan, tetapi hingga kini belum menunjukkan kejelasan. Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 20 saksi telah menjalani pemeriksaan oleh Unit Tipikor Polres Gunungkidul. Namun, proses tersebut terkesan berlarut-larut tanpa kejelasan terkait penegakan hukumnya.
Sementara itu, LSM Triga Nusantara DIY juga telah menyoroti kasus tersebut. Pihaknya telah melayangkan surat kepada beberapa pihak, di antaranya Laboratorium Devara, Ketua Forkom Kepala Puskesmas, dan Kepala Dinas Kesehatan, untuk meminta klarifikasi terkait pelaksanaan Program Pelayanan Prolanis di Puskesmas.
"Jika kasus ini mandek, kami akan melaporkannya ke kejaksaan," ucap Rizki, Ketua DPD Triga Nusantara DIY.
Langkah tersebut dilakukan guna memastikan bahwa hukum berjalan pada arah yang benar serta menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Menurutnya, ketentuan mengenai dua alat bukti telah terpenuhi, yakni bukti transfer dan pengakuan dari beberapa oknum kepala Puskesmas.
Ditambah lagi, terdapat dugaan kuat SPJ fiktif yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa oknum Puskesmas guna menutupi penggunaan fee yang diterima dari Laboratorium Devara. Dana tersebut diduga seolah-olah digunakan sebagai biaya operasional pelayanan Program Prolanis.
"Sehingga ada tiga unsur pidana dalam kasus ini. Pertama, terkait gratifikasi atau suap yang sudah diakui dan terkonfirmasi dengan adanya bukti transfer. Kedua, adanya kerugian negara atau perekonomian negara akibat kerja sama antara Puskesmas dengan Laboratorium Devara. Untuk itu, nanti kami akan meminta BPK atau BPKP melakukan audit. Terakhir, adanya dugaan tindak pidana pemalsuan atau penggelapan terkait SPJ fiktif," pungkasnya.
Rep : Anangs.