Komentar
SAMBAS – Upaya hukum klaim kepemilikan lahan seluas lebih dari 1.000 meter persegi di Jalan Moh. Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, akhirnya kandas di meja hijau. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sambas resmi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard / NO) dalam putusan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2026/PN Sbs yang dijatuhkan pada Rabu, 11 November 2026.
Putusan tegas ini diketok setelah majelis hakim mengabulkan eksepsi atau keberatan fundamental yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat. Gugatan tersebut diputus kandas karena terbukti mengandung cacat formil yang fatal, yakni kabur (obscuur libel) serta kurang pihak (plurium litis consortium). Atas putusan tersebut, Penggugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.222.000.
Berdasarkan dokumen kesimpulan tertanggal 27 Oktober 2026 yang disampaikan oleh kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II, Lipi, S.H., dari Kantor Hukum LIPI, S.H. & Rekan, materi gugatan Penggugat dinilai rapuh sejak lapis administrasi formil. Penggugat mendalilkan kepemilikan atas tanah seluas lebih dari 1.000 meter persegi, namun gagal menguraikan secara presisi batas-batas bidang, letak pasti, hingga korelasi penguasaan lahan antar-tergugat (Tergugat I seluas 400 m², Tergugat II 120 m², dan Tergugat III 80 m²) dengan total luas yang diklaim.
"Dalam perkara pertanahan, kepastian objek bukan sekadar persoalan administratif. Kejelasan lokasi, luas, batas, dan identitas bidang tanah merupakan bagian penting agar pengadilan dapat menentukan secara tepat hak yang dipersengketakan," ungkap Lipi dalam pokok pembelaannya.
Dalam aspek pembuktian materiil, klaim sepihak Penggugat berbenturan langsung dengan alas hak otentik serta riwayat penguasaan fisik yang mengakar puluhan tahun. Di muka persidangan terungkap bahwa pertahanan hukum para Tergugat didasarkan pada dokumen negara yang sah, yakni:
- Tergugat I: Memegang alas hak berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1174 yang diterbitkan pada 21 Januari 2004 atas nama Lo Kam Khiong.
-Tergugat II: Memegang alas hak berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1051 yang diterbitkan pada tahun 2001 atas nama Khong Njiat Khiuk.
Selain sertifikat sah, riwayat penguasaan fisik atas objek tanah tersebut terbukti telah berlangsung sejak tahun 1973 melalui rangkaian transaksi jual beli yang sah secara turun-temurun. Sementara itu, tiga saksi yang dihadirkan Penggugat dinilai mentah karena tidak mengetahui secara langsung asal-usul perolehan hak maupun batas pasti objek sengketa.
Merujuk pada Pasal 283 RBg juncto Pasal 1865 KUHPerdata, beban pembuktian mutlak berada di tangan pihak yang mendalilkan hak. Lebih lanjut, Lipi menegaskan bahwa penguasaan fisik tanah oleh para Tergugat tidak bisa serta-merta dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tanpa bukti konkret pelanggaran, kesalahan, dan kerugian. Klaim agraria wajib berdiri di atas alat bukti otentik, bukan asumsi.
Meski amar putusan menguntungkan posisi hukum para Tergugat, status niet ontvankelijke verklaard (NO) secara yuridis menyangkut cacat formil gugatan dan bukan putusan final atas pemeriksaan pokok perkara secara substantif. Artinya, putusan ini belum menutup pintu mutlak pembuktian hak milik secara materiil di substansi substansial.
Secara prosedural, Penggugat masih memiliki ruang hukum untuk mengajukan gugatan baru apabila mampu memperbaiki seluruh kekurangan formil, kejelasan batas objek, serta melengkapi subjek pihak yang ditarik dalam perkara. Perkara ini menjadi preseden penting agar publik lebih cermat dan teliti dalam membawa sengketa pertanahan ke ranah peradilan.
Putusan Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 11 November 2026 ini sekaligus menegaskan kepastian hukum di bidang pertanahan tidak boleh di bangun di atas klaim sepihak yang kabur. Melainkan harus tegak di atas keakuratan alat bukti legalitas formal, dan prosedur Hukum yang tidak terbantahkan, " tutupnya.
Rep : Tim Kabarinvestigasi.id