Komentar
SAMBAS -- Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas dalam mengawal program strategis nasional kembali diwujudkan secara nyata. Pemkab Sambas mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Penetapan Penyelesaian Readiness Criteria yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Selasa, 29 September 2026.
Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Rapat Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas ini diikuti secara khidmat oleh jajaran pimpinan perangkat daerah. Hadir mengikuti jalannya rakor secara langsung, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Kabupaten Sambas, Yudi, S.Sos., M.Si., didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas, Dr. Budi Iswanto, S.Pd.I., serta unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pelaksanaan program strategis ini berlandaskan pada regulasi nasional yang berlaku, di mana pemerintah pusat dan daerah berbagi tanggung jawab penuh dalam penyediaan layanan pendidikan formal berbasis asrama bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Rakor bersama Kemendagri ini menjadi instrumen penting guna memastikan kesiapan daerah, baik dari segi administratif, substantif, maupun pemenuhan kriteria teknis (readiness criteria) agar implementasinya berjalan transparan dan akuntabel sesuai koridor regulasi.
Menanggapi hasil rapat koordinasi tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Sambas, Yudi, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa Pemkab Sambas siap menindaklanjuti seluruh arahan pusat demi percepatan penyiapan instrumen di daerah berdasarkan regulasi yang berlaku.
"Pemerintah Kabupaten Sambas pada prinsipnya menyambut baik dan menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung serta menyelaraskan kebijakan strategis ini, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Keikutsertaan kami hari ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan bahwa seluruh instrumen, administrasi, dan pemenuhan readiness criteria di daerah dapat diselesaikan secara tepat waktu dan akuntabel sesuai dengan pedoman dari Kemendagri," ujar Yudi usai mengikuti rakor.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas, Dr. Budi Iswanto, S.Pd.I., juga menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektoral dalam mengawal penyiapan program ini agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Dari sudut pandang pelayanan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan ekstrem, program ini memiliki irisan yang kuat dalam memperluas akses pelayanan dasar. Kami bersama OPD terkait berkomitmen mengawal proses pemenuhan kriteria kesiapan di lapangan agar tahapan implementasinya nanti berjalan terpadu, sejalan dengan kerangka regulasi nasional, serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Sambas," pungkas Budi.
Melalui langkah koordinasi yang intensif ini, Pemkab Sambas optimistis seluruh tahapan readiness criteria dapat segera tuntas, sehingga implementasi kebijakan Sekolah Rakyat di daerah dapat direalisasikan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat.
Rep : Tim KabarInvestigasi.Id