Komentar
SAMBAS -- Praktik korupsi dan benturan kepentingan masih menjadi tantangan mendasar dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas mengambil langkah preventif dengan menggelar Sosialisasi Antikorupsis di Lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sambas, Kamis (24/9/2026), di Aula Utama Kantor Bupati Sambas.
Langkah ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada formalitas administratif, melainkan harus menyasar pada perbaikan mentalitas dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Dr. H. Rachmad Robbi, S.E., M.E., menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa mengandalkan pengawasan eksternal semata, melainkan butuh komitmen kolektif yang mengikat seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat atas hingga bawah.
"Penerapan budaya antikorupsis tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi membutuhkan komitmen bersama dari seluruh aparatur pemerintah. Nilai-nilai integritas wajib diimplementasikan secara nyata dalam setiap keputusan dan pelayanan publik," ujar Dr. H. Rachmad Robbi di hadapan jajaran ASN.
Dalam forum sosialisasi tersebut, Pemkab Sambas menyoroti tiga area rawan yang sering menjadi akar terjadinya tindak pidana korupsi di birokrasi:
=> Pencegahan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest): Mengedukasi ASN agar mampu memisahkan kepentingan pribadi/golongan dari tugas kedinasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
=> Penegakan Kode Etik dan Perilaku: Menjadikan aturan etika sebagai benteng utama dalam pengambilan keputusan instansi, bukan sekadar dokumen di atas kertas.
=> Internalisasi Budaya Kerja BerAKHLAK: Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta pelaksanaan pelayanan publik.
Upaya sosialisasi ini menjadi ujian konsistensi bagi Pemkab Sambas dalam mewujudkan clean and good governance. Publik menantikan sejauh mana edukasi dan aturan pencegahan ini betul-betul diimplementasikan dalam kerja nyata sehari-hari, demi menjamin setiap rupiah APBD berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Sambas.