Komentar
PONTIANAK -- Praktisi hukum dan kebijakan publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, menyoroti krusialnya peran Pelabuhan Dwikora Pontianak dan Pelabuhan Kijing sebagai urat nadi distribusi barang ke 14 kabupaten/kota di Kalbar. Ia menegaskan bahwa ekosistem bongkar muat di pelabuhan harus berjalan sehat, kompetitif, dan mencerminkan kemitraan yang adil antara BUMN dan swasta lokal.
Sebagai ibu kota sekaligus pusat ekonomi Kalimantan Barat, Pontianak dan seluruh wilayah penyangganya sangat bergantung pada kelancaran arus logistik di Pelabuhan Dwikora. Oleh karena itu, publik perlu terus memonitor perputaran aktivitas pelabuhan agar tetap sehat dan normal. Namun, terdapat catatan penting yang harus segera dicermati bersama.
Dr. Herman Hofi Munawar mengungkapkan bahwa saat ini PT Pelindo II Cabang Pontianak menguasai seluruh peralatan bongkar muat strategis. Kondisi ini dinilai membatasi ruang gerak Perusahaan Bongkar Muat (PBM) swasta lokal untuk berkembang secara wajar.
Padahal, PBM swasta merupakan penyerapan tenaga kerja lokal terbesar di sektor ini, mengingat komponen biaya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) mencapai 70 persen dari total operasional. Ketika Pelindo melalui anak perusahaannya bertindak sebagai pengelola utama (landlord) pelabuhan sekaligus memegang seluruh peralatan operasional, PBM swasta kehilangan kesempatan untuk bersaing secara sehat.
"Para pengusaha bongkar muat terpaksa menjadi subkontraktor dan PBM swasta lokal terus tersingkirkan. Padahal, Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menegaskan bahwa pengelola pelabuhan difasilitasi untuk menyediakan pelayanan, bukan untuk memonopoli aktivitas bongkar muat," tegas Dr. Herman Hofi Munawar.
Celah Tata Kelola Perizinan dan Risiko Iklim Investasi
Selain persoalan struktur pasar, Dr. Herman Hofi Munawar juga menyoroti ketidakpastian administrasi yang pernah dialami oleh PBM swasta lokal. Kasus diterbitkannya Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) tanpa nomor yang mengakibatkan kapal tidak bisa bersandar selama berhari-hari menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola perizinan di KSOP Pontianak.
Kerugian yang dialami oleh pengusaha lokal tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga merusak kepercayaan dari pemilik barang (cargo owner). Jika kondisi semacam ini dibiarkan, dikhawatirkan akan merusak iklim investasi swasta di Kalimantan Barat.
Optimalisasi Pelabuhan Kijing dan Urgensi Kolaborasi
Sorotan tajam juga diarahkan pada potensi Pelabuhan Kijing yang hingga kini belum optimal. Meskipun telah dibangun dengan fasilitas modern, aktivitas bongkar muat di Kijing masih terbilang rendah. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa infrastruktur fisik semata tidak cukup tanpa didukung oleh ekosistem operator yang hidup dan kompetitif.
Berdasarkan analisis tersebut, Dr. Herman Hofi Munawar menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan yang mendesak:
Dialog Terbuka: Perlu segera dilakukan dialog antara Pelindo II Cabang Pontianak, APBMI, dan PBM swasta lokal untuk membagi peran secara jelas Pelindo fokus pada infrastruktur dan alur, sementara operasional melibatkan swasta secara adil melalui skema sewa peralatan atau konsorsium.
Pengawasan KSOP: Peningkatan pengawasan terhadap tata kelola perizinan di KSOP Pontianak agar proses SPOG berjalan transparan tanpa intervensi.
Kajian Dampak Ekonomi: Pemda Kalbar melalui dinas terkait perlu mengkaji dampak ekonomi monopoli terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bahan rekomendasi kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan.
Sebagai penutup, Dr. Herman Hofi Munawar menekankan bahwa Pemerintah Daerah Kalimantan Barat memiliki posisi strategis untuk menjembatani kepentingan nasional (BUMN) dan kepentingan daerah (pengusaha serta tenaga kerja lokal). Di tengah pertumbuhan Kalbar yang pesat, pelabuhan harus berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi, bukan justru menjadi bottleneck. Redaksi Kabar Investigasi ID