Komentar
Kalbar -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Provinsi Kalimantan Barat, H. Daniel Edward Tangkau, S.H., CLA, mengecam keras dugaan praktik korupsi yang menyeret oknum pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).beserta beberapa pihak swasta yang terlibat.
Daniel panggilan akrabnya, mengatakan kekecewaannya terhadap oknum-oknum yang telah dijadikan tersangka dalam dugaan kasus korupsi dalam program tersebut.
"Progam yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto sangat mulia dan bertujuan baik untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia tersebut, ungkapnya melalui keterangan via pesan WhatsApp kepada Projo.or.id. Sabtu (13/6/2026)
“Nurani saya merasa terusik. Karena Program MBG ini sangat baik untuk seluruh anak didik di Indonesia, tetapi justru telah dikhianati oleh orang-orang yang telah diberikan amanah dalam mengemban tugas negara. Kalau benar ada korupsi, ini perbuatan yang sangat jelek dan tidak bisa dikasih ampun,” tegas Daniel.
Dirinya mengatakan bahwa, Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan anggaran maupun pelaksanaan program harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
"Berbagai laporan masyarakat tentang kualitas MBG yang didistribusikan ke sekolah-sekolah. Masih adanya keluhan masyarakat mengenai makanan yang tidak layak konsumsi, diduga basi, hingga kasus keracunan yang mencuat di sejumlah daerah dan telah banyak memakan korban", Ujat Pengacara Senior Kalbar tersebut.
Menurut nya sudah banyak komentar masyarakat. Ada makanan yang datang tidak maksimal, tidak sesuai standar gizi dan higienis, bahkan ada yang diduga basi dan menyebabkan keracunan.
"Ini harus menjadi perhatian serius dan perlu pengawasan yang ketat dari Satgas serta aparat penegak hukum yang ada didaerah baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten serta Kota berdasarkan Perpres Nomor 83 tahun 2024, Peraturan BGN No. 1 tahun 2024 Juknis teknis pelaksanaan MBG, SK Kepala BGN Bentuk SPPG, standar harga, rekrut Satgas, serta SE Mendagri tentang Instruksi ke Gubernur/Bupati dukung MBG", tambah nya.
Lebih lanjut, Daniel mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak hukum yang telah mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan program tersebut. Ia berharap proses hukum berjalan transparan dan tuntas dihukum seadil-adilnya, agar ada efek jera dan tidak akan terjadi lagi pada program berjalan kedepan nya.
“Kita sebagai Advokat memberikan apresiasi atas tindakan tegas aparat penegak hukum. Kasus seperti ini harus diusut tuntas sampai ke pengadilan. Masyarakat ingin melihat keadilan ditegakkan dan pelaku dihukum berat agar menjadi efek jera,” ujarnya.
Disamping itu, Daniel juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh sampai ke daerah terhadap tata kelola Program MBG, termasuk di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), guna memastikan program berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.
“Kalau memang ada oknum yang terbukti melanggar dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, harus diganti dengan orang-orang yang amanah dan profesional. Program ini menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Jangan sampai ada lagi dugaan dapur fiktif, penyaluran yang tidak tepat, atau penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
Ia juga menitipkan pesan kepada Satgas serta jajaran yang melaksanakan program MBG agar terjun langsung ke lapangan dan memastikan seluruh proses pelaksanaan berjalan sesuai aturan.
“Kepada pimpinan yang baru, bekerjalah sesuai amanah. Lakukan kontrol ke lapangan, pastikan semua berjalan sesuai aturan dan jangan sampai ada penyimpangan yang merugikan masyarakat", ungkapnya.
Sikap ini juga menjadi kontrol publik terhadap pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini diharapkan menjadi salah satu program untuk meningkatkan gizi bagi jutaan anak Indonesia.
Masyarakat berharap langkah konkret pemerintah untuk memperkuat pengawasan serta memastikan setiap anggaran yang digelontorkan benar-benar memberikan manfaat bagi anak - anak generasi penerus bangsa. (Rif)