Komentar
PALI — Gelombang protes keras kembali menghantam operasional PT Pertamina EP Adera Field Zona 4. Perusahaan migas yang beroperasi di wilayah Kabupaten PALI itu kini disorot tajam menyusul mencuatnya dugaan praktik lancung dalam tata kelola lelang proyek serta rekrutmen tenaga kerja. Sabtu (28/03/2026).
Dugaan adanya “mafia lelang” di tubuh Adera Field bukan sekadar isu liar. Vendor lokal yang semestinya mendapat prioritas sesuai amanat regulasi, justru diduga berulang kali tersingkir dan hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Proses lelang pun disinyalir sarat permainan, tidak transparan, dan kuat dugaan telah dikondisikan untuk pihak tertentu.
Sejumlah pelaku usaha lokal menyuarakan kekecewaan mendalam. Mereka mencium adanya keterlibatan oknum internal yang diduga “bermain mata” dengan vendor tertentu, sehingga menciptakan praktik tidak sehat dan merusak iklim usaha di daerah.
Kemarahan publik pun memuncak. Stelly Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, secara tegas melontarkan protes keras atas kondisi tersebut.
“Kami satu komando! Saya selaku Ketua PAC Pemuda Pancasila Talang Ubi menegaskan, seluruh kader siap bergerak menunggu instruksi Ketua MPC, H. Ubaidillah. Apa pun perintahnya, akan kami laksanakan!” tegasnya.
Ia bahkan memperingatkan potensi aksi besar-besaran jika dugaan ini tidak segera ditindaklanjuti.
“Jika perintahnya adalah menggeruduk SKK Migas Sumsel, kami siap memobilisasi massa Pemuda Pancasila se-PALI. Kami akan menggandeng masyarakat, LSM, dan insan pers untuk membongkar dugaan praktik kotor dalam lelang proyek dan rekrutmen di Adera Field. Ini bukan lagi persoalan kecil — ini menyangkut hak masyarakat di tanah sendiri!” ujarnya lantang.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dugaan praktik ini bukan hanya mencederai prinsip transparansi, tetapi juga secara nyata mematikan peluang pengusaha lokal yang memiliki kompetensi. Ironisnya, akses terhadap proyek justru diduga lebih terbuka bagi pihak luar atau “orang dalam”.
Tak berhenti di sektor proyek, persoalan juga merambah ke lapangan kerja. Di wilayah Kecamatan Abab yang menjadi basis operasi Adera Field, peluang kerja bagi masyarakat lokal dinilai semakin sempit. Proses rekrutmen diduga kuat sarat praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), sehingga menambah deretan kekecewaan publik.
Situasi ini memantik kemarahan luas dan menempatkan Pertamina Hulu Rokan Zona 4 dalam tekanan publik. Masyarakat kini menuntut perubahan nyata, bukan sekadar klarifikasi normatif.
Dengan nada tegas, desakan pun diarahkan kepada SKK Migas agar tidak tinggal diam.
“Kami mendesak SKK Migas segera turun tangan melakukan evaluasi total dan audit menyeluruh terhadap Adera Field. Audit harus mencakup proyek dan proses rekrutmen karyawan. Jangan biarkan praktik kotor ini terus berlangsung dan merampas hak masyarakat lokal!”
Publik kini menanti langkah konkret. Apakah Adera Field akan berbenah dan kembali pada prinsip transparansi sebagai objek vital nasional, atau justru membiarkan krisis kepercayaan ini semakin membesar. Satu hal yang pasti—gelombang protes tidak akan berhenti sampai ada kejelasan dan keadilan ditegakkan.
Nopriadi