Komentar
PALI — Gaung slogan “1 Tujuan 1 Energi” yang selama ini digaungkan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 4 mendadak terasa hambar dan kehilangan makna. Di balik pelaksanaan Media Gathering yang digelar di Palembang pada 21–22 Januari 2026, justru menguat aroma diskriminasi, eksklusivitas, dan ketidak keterbukaan terhadap awak media—khususnya media lokal di Kabupaten PALI wilayah operasional perusahaan.
Kegiatan yang diklaim sebagai ajang silaturahmi untuk membangun komunikasi terbuka dan sinergi dengan pers tersebut justru menyisakan tanda tanya besar. Alih-alih menjadi ruang dialog yang inklusif, acara ini terkesan digelar secara senyap dan tertutup, tanpa mekanisme undangan yang jelas dan transparan,Sabtu 24/01/2026.
Ironisnya, sejumlah media lokal yang selama ini berada di garis depan peliputan aktivitas PHR Zona 4 di wilayah operasi justru mengaku tidak mengetahui adanya agenda tersebut. Padahal, media-media inilah yang secara konsisten menjadi penghubung informasi antara perusahaan dan masyarakat sekitar wilayah kerja perusahaan.
Ketika awak media berupaya melakukan konfirmasi untuk meminta kejelasan terkait pola seleksi dan keterbukaan pemilihan mitra media, sikap yang ditunjukkan internal PHR Zona 4 justru memperlihatkan wajah klasik birokrasi defensif: saling lempar tanggung jawab. Tidak ada jawaban lugas, tidak ada penjelasan resmi, dan tidak ada itikad untuk membuka ruang klarifikasi yang sehat.
Sikap ini jelas bertolak belakang dengan narasi besar yang disampaikan manajemen soal pentingnya peran pers dalam membangun persepsi publik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Komunikasi terbuka yang digaungkan dalam forum resmi seolah berhenti sebagai retorika di atas podium, tanpa implementasi nyata di lapangan.
Jika PHR Zona 4 benar-benar serius berbicara soal kolaborasi dan ketahanan energi nasional, maka keterbukaan informasi seharusnya menjadi fondasi utama, bukan sekadar pemanis dalam agenda seremonial. Menutup akses media lokal sama artinya dengan memutus mata rantai informasi publik, khususnya bagi masyarakat yang hidup berdampingan langsung dengan aktivitas industri migas.
“Katanya kolaborasi solid, tapi mengundang pers saja seperti operasi senyap. Media yang berada di lingkungan operasi malah ditinggalkan. Ini mau bangun sinergi atau mau bangun dinasti informasi?” ujar salah satu jurnalis lokal yang mengaku merasa dikerdilkan oleh kebijakan tersebut.
Publik kini menanti sikap tegas PHR Zona 4: apakah akan berbenah dan membangun komunikasi yang adil serta terbuka, atau tetap nyaman berada dalam lingkaran eksklusivitas sembari mempertahankan budaya saling lempar tanggung jawab setiap kali dikritik.
Sangat disayangkan apabila isu strategis sebesar ketahanan energi nasional justru ternodai oleh praktik hubungan masyarakat (PR) yang elitis, tertutup, dan anti-kritik. Kepercayaan publik tidak dibangun dari undangan terbatas, melainkan dari transparansi dan kesediaan untuk diawasi.
Jika PHR Zona 4 hanya ingin mendengar pujian, mereka tidak membutuhkan jurnalis—cukup pemandu sorak. Namun masyarakat di wilayah operasi membutuhkan fakta, dan fakta hanya bisa hadir apabila media lokal tidak terus-menerus dikerdilkan oleh pola komunikasi yang arogan dan birokratis.
Rep : Nopriadi