Komentar
Tanjung Ledong __ Aliran listrik di Kecamatan Kualuh Ledong dan sekitarnya kembali menjadi sorotan. Bukan karena keandalannya, melainkan karena perilakunya yang lebih sering off daripada on. Warga pun menyindir keras kinerja ULP PLN Tanjung Balai, yang dinilai bertindak semena-mena memadamkan listrik tanpa pemberitahuan — bahkan pada waktu-waktu ibadah.
Listrik di Kecamatan Kualuh Ledong dilaporkan padam hingga 5–8 kali dalam sehari, tanpa jadwal dan tanpa alasan yang jelas. Warga menyebut kondisi ini sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir dan semakin menjadi-jadi. Parahnya, pemadaman kerap terjadi saat waktu salat, memicu kemarahan masyarakat yang merasa hak dasarnya diabaikan.
Warga, tokoh masyarakat, aktivis, jurnalis, praktisi hukum, hingga organisasi pemuda seperti KNPI, GEMPAR, GRIB Jaya, dan Forum Pembauran Kebangsaan angkat suara mengecam kinerja ULP PLN Tanjung Balai. Mereka menyebut PLN telah gagal menjalankan pelayanan publik dan cenderung mempermainkan kebutuhan dasar masyarakat.
Kondisi pemadaman ini terjadi secara rutin dan intens sejak pertengahan beberapa bulan terakhir di tahun 2025, dan hingga kini (1 September 2025), belum ada solusi konkret dari pihak PLN. Bahkan warga mengaku, selama 3 minggu terakhir, pemadaman makin tidak manusiawi.
Pemadaman terjadi di Kecamatan Kualuh Ledong dan sekitarnya, Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang berada dalam wilayah kerja ULP PLN Tanjung Balai, Jalan Sudirman No. 104, Kota Tanjung Balai.
Warga merasa diperlakukan tidak adil. PLN mewajibkan pelanggan membayar tepat waktu, memberi denda bila telat, bahkan mencabut meteran jika ada tunggakan. Namun di sisi lain, PLN justru seenaknya mematikan listrik tanpa pemberitahuan, membuat alat elektronik rusak, aktivitas terganggu, dan ibadah tidak khusyuk.
Gelombang kemarahan mulai membesar. Di berbagai grup WhatsApp wartawan dan aktivis Kualuh Ledong, beredar rencana aksi unjuk rasa besar-besaran ke kantor ULP PLN Tanjung Balai. Sejumlah organisasi menyatakan siap turun ke jalan jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi dan solusi Dengan tuntutan
1. Hentikan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan resmi!
2. Perbaiki infrastruktur kelistrikan di Kualuh Ledong secara serius dan terencana!
3. Berikan kompensasi kepada pelanggan terdampak pemadaman berlebihan!
4. Segera audit kinerja ULP PLN Tanjung Balai dan copot pejabat yang tidak kooperatif yang diduga ada main mata dengan penggunaan pencurian arus listrik secara ilegal
“Memang jahanam PLN ini, suka-sukanya hidup-mati. Kulkas di rumah rusak semua! Siapa tanggung jawab?” ujar salah satu warga dengan nada tinggi.
Diduga, gardu induk yang tak memadai dan banyaknya pencurian listrik ilegal turut memperburuk kestabilan daya di wilayah ini. Namun warga menilai, alasan tersebut tak bisa dijadikan dalih untuk mempermainkan pelayanan publik.
Salah satu wartawan menuliskan dalam grup pers, “Sudah cukup kita dibodohi. Telat bayar kita didenda, tak bayar dicabut, tapi PLN seenaknya mematikan arus. Apa kita harus diam terus? Mau sampai kapan?”
Kini, masyarakat Kualuh Ledong menuntut agar ULP PLN Tanjung Balai berhenti bersikap seperti raja kecil. Mereka mendesak adanya sistem yang transparan, pemberitahuan resmi atas jadwal pemadaman, dan perbaikan infrastruktur kelistrikan.
Jika tidak, gelombang massa yang selama ini hanya berteriak di media sosial, tampaknya siap turun langsung ke Jalan Sudirman — tepat di depan kantor ULP PLN Tanjung Balai.
Rep__NR hasib