Komentar
LABUHANBATU UTARA — Kredibilitas birokrasi Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) kembali berada di bawah sorotan tajam publik. Sorotan ini kian memanas menyusul terbongkarnya karut-marut tata kelola dan dugaan penyimpangan terstruktur yang secara spesifik terjadi di lingkungan UPTD Puskesmas Tanjung Ledong.
Alih-alih menunjukkan sikap responsif terhadap temuan di lapangan, instansi pengawas internal—khususnya Inspektorat, Dinas Kesehatan, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Labura—justru dinilai memilih langkah aman dengan membisu, pasif, dan lamban bertindak.
Berdasarkan investigasi mendalam yang dihimpun oleh tim pers NKRI KabarInvestigasi.id, persoalan integritas sektor kesehatan di Labura mengerucut pada sejumlah fakta lapangan yang memprihatinkan:
1. Skandal Penyimpangan dan Penjualan Aset di UPTD Puskesmas Tanjung Ledong: Temuan investigasi di lapangan secara telak mendokumentasikan indikasi penyimpangan berupa upaya pemindahtanganan atau penjualan aset inventaris negara—yakni komponen pintu fasilitas pelayanan (RGD) yang terjadi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanjung Ledong. Praktik lancung ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pengkhianatan nyata terhadap fasilitas publik yang dibangun dari uang rakyat.
2. Opasitas Pengelolaan Dana JKN dan BOK: Alokasi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang digelontorkan negara untuk menunjang layanan kesehatan dasar serta hak kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes) di garda terdepan kerap diselimuti kabut ketertransparanan. Desakan audit terbuka kian mendesak guna memastikan tidak adanya kebocoran anggaran atau pemotongan terselubung.
Menanggapi mandulnya respons instansi pengawas terhadap kasus penyimpangan yang mencuat di UPTD Puskesmas Tanjung Ledong tersebut, perwakilan pers NKRI KabarInvestigasi.id, Munawir Hasibuan, melontarkan kritik dan sindiran keras yang menelanjangi kinerja birokrasi di Kabupaten Labura.
"Inspektorat, Dinas Kesehatan, and BKD digaji menggunakan uang rakyat untuk mengawasi, bukan untuk menjadi penonton pasif. Ketika aset negara berupa pintu fasilitas kesehatan di Puskesmas Tanjung Ledong ketahuan hendak dijual terang-terangan dan transparansi dana JKN-BOK dipertanyakan, publik berhak bertanya secara terbuka: apakah sikap bungkam para pejabat pengawas ini karena mereka turut mendapat 'persenan' atau bagi-bagi hasil dari penjualan aset tersebut?" tegas Munawir dengan nada geram.
Munawir juga menyoroti sikap BKD Labura yang dinilai tidak kunjung mengambil tindakan tegas meskipun instrumen pembuktian autentik telah berada di tangan mereka.
"Bukti foto dan video valid terkait penyimpangan dan penjualan pintu di UPTD Puskesmas Tanjung Ledong itu sudah secara resmi diserahkan kepada pihak BKD. Lalu, apa lagi yang sebetulnya ditunggu oleh BKD? Apakah harus menunggu aksi demonstrasi besar-besaran agar seluruh masyarakat tahu bahwa Dinas Kesehatan, Inspektorat, and BKD selama ini hanya diam mengeram seperti ayam betina, baru kemudian mau memberikan sanksi?" cecar Munawir tajam.
Menurut pandangan KabarInvestigasi.id, pembiaran terstruktur seperti ini berpotensi mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta merusak marwah pelayanan publik di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Melihat bobroknya respons instansi berwenang terhadap temuan penyimpangan di UPTD Puskesmas Tanjung Ledong, sejumlah tuntutan tegas diajukan demi menyelamatkan tata kelola pemerintahan daerah:
1. Audit Komprehensif oleh Auditor Eksternal dan APH: Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan audit total terhadap seluruh aliran dana JKN-BOK dan pencatatan inventaris aset di UPTD Puskesmas Tanjung Ledong serta Dinas Kesehatan Labura.
2. Sanksi Disiplin ASN Tanpa Kompromi: Meminta BKD Labura agar segera menindaklanjuti bukti visual yang telah dipegang dengan menjatuhkan sanksi berat sesuai peraturan perundang-undangan bagi oknum yang terbukti terlibat dalam penyimpangan dan penjualan aset negara.
3. Evaluasi Total Jajaran Pengawas: Mendesak kepala daerah untuk mengevaluasi total pimpinan instansi pengawas internal dan Dinas Kesehatan yang gagal menghadirkan akuntabilitas di sektor kesehatan.
Pers dan masyarakat kualuh ledong menegaskan tidak akan berhenti mengawal kasus penyimpangan di UPTD Puskesmas Tanjung Ledong ini hingga tuntas demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Rep elang_panas.anti86