Komentar
LABUHANBATU UTARA — Wibawa birokrasi pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) kini benar-benar telah terinjak-injak di titik nadir paling rendah. Gelombang investigasi mendalam yang dikawal ketat oleh KabarInvestigasi.id membongkar sebuah skandal busuk yang melampaui batas kewajaran etika seorang pejabat negara.
Setelah gurita pemotongan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jasa Pelayanan (Jaspel) nakes yang secara spesifik menjerat UPTD Puskesmas Tanjung Ledong terkuak, publik kembali disuguhkan tontonan memuakkan: seorang kepala instansi kesehatan kedapatan bertindak sebagai "makelar barang bekas" yang menjarah aset negara.
Aksi memalukan ini tercium ketika oknum Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Ledong kedapatan nekat memperjualbelikan aset negara berupa pintu kaca bekas Ruang Gawat Darurat (RGD) langsung ke rumah warga.
Namun, begitu gerak-gerik lancungnya terciduk oleh tim investigasi lapangan, watak pengecut sang pejabat langsung tampil ke permukaan. Digerakkan oleh kepanikan luar biasa, oknum Kapus tersebut buru-buru menyelinap pada malam hari untuk menarik kembali barang bukti tersebut demi menghilangkan jejak kejahatan.
Tindakan sembunyi-sembunyi ini bukan sekadar upaya pengecut menutupi kebusukan, melainkan pengakuan telanjang bahwa integritas moral yang bersangkutan sudah ambruk total dan tak bernilai di hadapan hukum maupun nurani publik.
Menyikapi skandal memalukan yang mencoreng marwah institusi kesehatan di Bumi Basimpul Kuat Babontuk elok ini, perwakilan redaksi KabarInvestigasi.id, Munawir Hasibuan, melontarkan kecaman keras tanpa kompromi. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama tim redaksi tidak main-main dan akan terus mengawal kasus ini hingga titik darah penghabisan.
"Ini bukan sekadar skandal receh, ini adalah kejahatan jahanam yang terang-terangan menginjak-injak martabat pelayanan publik dan merampas keringat para tenaga kesehatan di Labura. Ketika seorang Kepala Puskesmas tega menjual pintu kaca RGD milik negara, lalu terkencing-kencing ketakutan dan menariknya malam-malam karena ketahuan, itu sudah membuktikan bahwa moralnya telah mati!" tegas Munawir Hasibuan, Rabu (11/11/2026).
Munawir juga melayangkan desakan keras kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk tidak bermain mata atau bersikap lembek terhadap oknum pejabat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut.
"Kami mendesak BKD Labura untuk segera bertindak tegas tanpa pandang bulu. Pecat tidak dengan hormat (PTDH) oknum PNS bermental maling ini! Jangan beri ruang toleransi bagi parasit birokrasi yang mencoreng nama baik korps pegawai negeri. Berikan efek jera yang setimpal dan jadikan ini sebagai preseden hukum yang keras di Labura," tandasnya.
Lebih lanjut, Munawir menegaskan komitmen penuh tanpa kenal lelah dari lini jurnalistik investigasi yang dipimpinnya.
"Saya tegaskan, kami di KabarInvestigasi.id tidak main-main. Kasus ini akan terus kami kawal sampai tuntas hingga titik darah penghabisan, sampai oknum tersebut diseret ke meja hijau dan mendekam di balik jeruji besi. Tidak ada tempat bagi pengkhianat rakyat di tanah Labura!" pungkasnya.
Ketegasan sikap redaksi ini menuntut adanya tindakan operasional yang nyata dari aparat penegak hukum dan instansi pengawas berwenang. Redaksi KabarInvestigasi.id mendesak tiga langkah darurat untuk membersihkan total birokrasi kesehatan di Labura:
1. Audit Investigatif Total oleh Dinas Kesehatan Labura: Dinas Kesehatan tidak boleh menutup mata atau berdiam diri. Segera turunkan tim auditor independen untuk mengaudit tuntas aliran dana JKN, Jaspel, serta inventaris aset negara di UPTD Puskesmas Tanjung Ledong secara transparan di bawah pengawasan publik.
2. Intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Mengingat masifnya indikasi perampasan hak nakes dan penyalahgunaan wewenang secara sistemik, momentum ini mendesak untuk ditarik ke dalam radar Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan supervisi ketat KPK RI. Korupsi di sektor pelayanan kesehatan dasar adalah kejahatan kemanusiaan yang merusak masa depan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Penegakan Hukum Tanpa Kompromi (Tangkap dan Adili): Proses hukum secara pidana mutlak dilakukan terhadap oknum Kapus Tanjung Ledong. Tangkap dan jebloskan ke balik jeruji besi agar menjadi contoh nyata bahwa hukum di Labura tidak tumpul ke atas.
Kasus Tanjung Ledong harus menjadi titik balik revolusi moral birokrasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jika oknum bermental perampok ini dibiarkan lolos dari jerat hukum, maka matinya nurani pejabat akan menjadi tradisi, dan penderitaan nakes yang dizalimi akan terus berulang.
Sudah saatnya Dinas Kesehatan, BKD, dan aparat penegak hukum membuktikan taringnya: Sikat jaringan korupsi birokrasi kesehatan di Tanjung Ledong, audit aliran dana haram dari hulu ke hilir, dan tangkap oknum pimpinan perusak marwah nakes demi tegaknya keadilan di tanah Labura!
Rep elang_panas.anti86