DISTRIBUSI BBM JBKP PERTALITE DI SPBU AEK KANOPAN DISOROT: KUOTA 23.000 LITER PER HARI UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT ATAU DIDUGA DINIKMATI PELANGSIR?.... -->

Iklan Semua Halaman

DISTRIBUSI BBM JBKP PERTALITE DI SPBU AEK KANOPAN DISOROT: KUOTA 23.000 LITER PER HARI UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT ATAU DIDUGA DINIKMATI PELANGSIR?....

Kabar Investigasi
Senin, 16 November 2026

 



LABUHANBATU UTARA – Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite di SPBU Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, kembali menjadi sorotan. Pengelola SPBU didesak memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme penyaluran BBM, khususnya terkait dugaan pelayanan terhadap kendaraan yang diduga digunakan untuk aktivitas pelangsiran dan penjualan kembali BBM kepada pihak lain.


Persoalan ini bukan sekadar menyangkut aktivitas jual beli bahan bakar di SPBU. Lebih jauh, ini menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran BBM penugasan, pengawasan distribusi, serta hak masyarakat sebagai konsumen akhir.


Pada prinsipnya, BBM JBKP Pertalite yang disalurkan melalui lembaga penyalur resmi harus mengikuti ketentuan pemerintah dan peraturan BPH Migas. Penyalurannya tidak boleh menyimpang dari peruntukan maupun mekanisme distribusi yang telah ditetapkan.


Kelompok konsumen yang menjadi perhatian dalam kebijakan pengaturan BBM meliputi sektor UMKM, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan BBM untuk kegiatan produktif, sesuai ketentuan yang berlaku.


DUGAAN PELANGSIRAN: KENDARAAN DIISI BERULANG KALI, BBM DIPINDAHKAN KE JERIGEN


Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah dugaan praktik pengisian BBM menggunakan kendaraan bermotor secara berulang kali, kemudian bahan bakar dipindahkan dari tangki kendaraan ke jerigen untuk selanjutnya dijual kembali kepada pihak lain, termasuk yang dikenal masyarakat sebagai along-along.


Jika praktik tersebut terbukti dilakukan untuk memperjualbelikan kembali BBM tanpa dasar dan mekanisme penyaluran yang sah, maka hal itu patut diduga sebagai penyimpangan distribusi yang harus ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.


Alasan membantu masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU tidak serta-merta dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan penjualan kembali BBM JBKP melalui jalur informal.


Pertanyaannya, apakah pengelola SPBU memiliki kewenangan untuk menyalurkan BBM penugasan kepada pihak yang bertindak sebagai perantara atau penjual kembali tanpa mekanisme dan izin yang sesuai ketentuan?


Jika memang terdapat kebutuhan pelayanan masyarakat di wilayah yang jauh dari SPBU, pemerintah memiliki mekanisme distribusi yang harus dipenuhi. Bukan dengan membiarkan dugaan praktik pelangsiran berlangsung tanpa pengawasan.


PEMBERITAAN SUDAH MUNCUL, NAMUN PENGAWASAN DIPERTANYAKAN


Sorotan terhadap SPBU Aek Kanopan semakin menguat karena berdasarkan informasi dan dokumentasi yang sebelumnya menjadi bahan pemberitaan, masih terdapat dugaan aktivitas pengisian Pertalite oleh kendaraan sepeda motor jenis sport yang diduga digunakan untuk pelangsiran.


Apabila dugaan tersebut benar dan terus berlangsung, maka patut dipertanyakan sejauh mana pengawasan internal pengelola SPBU serta fungsi pengawasan dari Pertamina dan BPH Migas.


Jangan sampai pemberitaan dan kritik publik hanya dianggap angin lalu, sementara pola penyaluran yang dipersoalkan masyarakat tetap berlangsung.


Kuota BBM yang diberikan kepada suatu lembaga penyalur bukanlah hak untuk mendistribusikan BBM secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan. Setiap liter BBM penugasan harus disalurkan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.


INSIDEN JURNALIS HAMPIR DITIKAM MENAMBAH SERIUS PERSOALAN


Persoalan ini juga tidak dapat dilepaskan dari insiden yang sebelumnya ramai diberitakan, yakni seorang jurnalis media daring yang dikabarkan hampir menjadi korban penyerangan menggunakan senjata tajam oleh orang tidak dikenal (OTK) di wilayah SPBU Aek Kanopan.


Insiden tersebut disebut-sebut terjadi setelah adanya aktivitas konfirmasi jurnalistik mengenai dugaan penyaluran BBM JBKP kepada pihak yang diduga melakukan penyulingan atau pelangsiran.


Namun, hubungan antara aktivitas konfirmasi jurnalistik dan dugaan motif penyerangan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian.


Berdasarkan informasi yang diperoleh, satu orang terduga pelaku disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Kualuh Hulu dan menjalani penahanan.


Perkembangan serta status hukum perkara tersebut perlu dikonfirmasi kembali kepada pihak kepolisian.


Terlepas dari proses hukum yang berjalan, peristiwa ini menjadi peringatan serius bahwa kegiatan jurnalistik dalam menjalankan fungsi kontrol sosial harus mendapatkan perlindungan, bukan justru menghadapi ancaman kekerasan.


PERTANYAAN BESAR: KE MANA ARAH PENYALURAN 23.000 LITER PERTALITE PER HARI?


Dengan informasi kuota penyaluran Pertalite sebesar 23.000 liter per hari di SPBU Aek Kanopan, publik berhak meminta transparansi mengenai realisasi penyalurannya.


Apakah seluruh volume tersebut benar-benar disalurkan kepada konsumen akhir sesuai ketentuan?


Bagaimana pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian berulang kali?


Apakah terdapat pihak yang menerima BBM dalam jumlah besar untuk kemudian menjualnya kembali?


Apakah sistem pencatatan transaksi dan pengawasan digital telah dijalankan secara konsisten?


Dan yang paling penting, apakah pihak pengelola SPBU dapat memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran BBM JBKP Pertalite?


Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dengan data, bukan sekadar pernyataan bahwa pelayanan SPBU telah berjalan sesuai prosedur.


DESAK PERTAMINA, BPH MIGAS, DAN APARAT PENEGAK HUKUM BERTINDAK


Atas persoalan tersebut, pihak terkait didesak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran BBM JBKP Pertalite di SPBU Aek Kanopan.


Pemeriksaan harus meliputi:

1. Kesesuaian kuota dan realisasi penyaluran BBM harian.

2. Pemeriksaan catatan transaksi dan rekaman CCTV SPBU.

3. Identifikasi kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang kali.

4. Pemeriksaan dugaan pemindahan BBM dari tangki kendaraan ke jerigen.

5. Penelusuran dugaan penjualan kembali BBM kepada pihak lain.

6. Pemeriksaan kepatuhan pengelola dan petugas SPBU terhadap ketentuan penyaluran BBM penugasan.


BPH Migas sebagai badan yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan penyediaan serta pendistribusian BBM perlu memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan. Pertamina juga harus melakukan evaluasi terhadap lembaga penyalur yang berada dalam pengawasannya.


Jika ditemukan pelanggaran, tindakan administratif maupun proses hukum harus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


JANGAN BIARKAN HAK MASYARAKAT KALAH OLEH KEPENTINGAN OKNUM


BBM JBKP Pertalite merupakan bagian dari kebijakan penyediaan energi untuk masyarakat. Karena itu, distribusinya tidak boleh dikuasai atau disalahgunakan oleh segelintir pihak yang mencari keuntungan melalui praktik penjualan kembali secara tidak sah.


Masyarakat tidak membutuhkan alasan pembenaran. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM yang dialokasikan pemerintah benar-benar sampai kepada konsumen yang berhak.


Apabila dugaan penyimpangan ini terus berlangsung tanpa evaluasi dan tindakan nyata, maka wajar jika publik mempertanyakan efektivitas pengawasan distribusi BBM di Labuhanbatu Utara.


Sebab yang harus dilindungi adalah hak masyarakat, bukan kepentingan pelaku pelangsiran. Dan yang harus ditegakkan adalah aturan, bukan pembiaran.


Jurnalis: Edy Syahputera Manurung